Tunda Pembangunan Smelter ke 2024, Komisi VII DPR-RI Minta Pemerintah Tolak Permintaan Freeport 1 20200827 220635 1
Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Nasdem Dapil Papua Barat, Rico Sia
Nasional Metro

Tunda Pembangunan Smelter ke 2024, Komisi VII DPR-RI Minta Pemerintah Tolak Permintaan Freeport

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Komisi VII DPR-RI meminta pemerintah menolak usulan PT Freeport Indonesia terkait penundaan waktu penyelesaian Smelter di Gresik, Jawa Timur hingga 2024. Padahal proyek tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2023 mendatang. Penolakan ini terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba KESDM RI dan Presdir PT Freeport Indonesia di ruang rapat Komisi DPR-RI Gedung Nusantara. Kamis pagi, 27 Agustus 2020.

Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Nasdem Dapil Papua Barat, Rico Sia secara lantang menolak bila pengerjaan Smelter di Gresik harus melenceng dari waktu yang telah ditentukan sebab pemerintah pusat dan daerah ikut bagian dalam pembangunan smelter tersebut.

“41 persen pembangunan smelter, pemerintah pusat dan daerah ikut dalam bagian itu, maka pergeseran waktu penyelesaian pembangunan smelter ke 2024 akan merugikan Indonesia khususnya daerah,” tegas Rico dalam rapat.

Menurut Rico legislator asal Papua Barat itu, berita bohong yang menyesatkan masyarakat jika investasi adalah hal yang rugi, karena yang namanya investasi sudah pasti akan mengeluarkan modal dan akhirnya adalah keuntungan. 

“Terkait waktu kita bisa pacu dengan jumlah produksi yang bisa ditingkatkan. Kalau ditunda dengan alasan situasi pandemi Covid-19 lalu siapa yang bayar bunganya.  Jangan covid dijadikan alasan freeport untuk menunda pengerjaan pembangunan smelter,” papar Rico.

Bila penundaan atau pergeseran waktu dalam jangka panjang Rico menilai, akan terjadi banyak dampak negatif, dan sudah pasti dampaknya ke Indonesia dirugikan. Untuk itu, Rico meminta agar pemerintah tidak memberikan izin penundaan pengerjaan smelter kepada PT Freeport Indonesia, karena jika izin diberikan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika Presdir Freeport berpikir layaknya orang indonesia maka yang dipikirkan adalah keuntungan bagi indonesia karena peredaran uang harus ada di indonesia,” ujar Rico.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Wakil Presiden Direktur PTFI Jenpino Ngabdi menyampaikan hingga Juli 2020, kemajuan pengerjaan fisik smelter katoda tembaga baru mencapai 5,86 persen dari target yang direncanakan 10,5 persen.

Dia menjelaskan, realisasi yang masih di bawah target itu terkendala karena situasi pandemi Covid-19. Kontrak engineering procurement construction (EPC) terkait biaya dan waktu penyelesaian proyek belum bisa difinalisasi karena kontraktor EPC dan vendor internasional terhambat adanya pembatasan di negara masing-masing akibat situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permohonan relaksasi target waktu penyelesaian pembangunan smelter katoda tembaga yang semula ditargetkan selesai pada Desember 2023, mundur selama 12 bulan ke 2024.

“Dari sisi biaya, vendor belum bisa menawarkan harga final. Dari sisi waktu, penundaan akibat Covid ini sudah berjalan 6 bulan, sehingga bila dipaksakan selesai akhir 2023, kontraktor EPC menyatakan tidak sanggup menyelesaikan. Sehingga diperlukan revisi jadwal baru. Apabila memungkinkan agar kami diberi kelonggaran penyelesaian smelter hingga 2024,” tutupnya. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.