Sanusi Rahaningmas Harap Pemprov PB Selesaikan Gaji Guru Honorer 8 Bulan Nunggak 1 20200901 155200
Anggota DPD-RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas. [Foto: istimewa]
Nasional Pendidikan

Sanusi Rahaningmas Harap Pemprov PB Selesaikan Gaji Guru Honorer 8 Bulan Nunggak

Bagikan berita ini

SORONG, BeritaAktual.co Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), M. Sanusi Rahaningmas berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menyelesaikan pembayaran gaji 1.874 guru honorer yang selama delapan bulan tidak dibayarkan.

“Ini masalah yang sangat memprihatinkan akan nasib guru honor yang sudah 8 bulan tidak menerima gaji honor,” tulis Sanusi dalam rilis yang diterima BeritaAktual. Selasa, 1 September 2020.

Dikatakan Senator Papua Barat ini, pemprov papua barat harus serius menanggapi hal ini lantaran kondisi sekarang yang betul betul memprihatinkan dengan adanya wabah Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia tak terkecuali papua barat. Untuk itu, pemprov tidak boleh diam dan lambat dalam penanganan hal yang dimaksud.

“Kita tahu, guru guru ini mereka punya tanggung jawab untuk menghidupkan keluarga meskipun mereka di rumah, ini karena kondisi pandemi yang membuat para guru harus kerja dengan kebutuhan tambahan dimana mereka mengajar atau memberi tugas kepada murid secara virtual (online) yang sudah pasti membutuhkan pulsa atau paket data,” terang Sanusi.

Secara aturan lanjut Sanusi yang juga mantan Anggota DPR PB tiga periode ini, pemprov khususnya dinas pendidikan harus secepatnya mencari solusi. Ia menilai pada saat pengalihan guru honor SMA dan SMK dari kota dan kabupaten ke provinsi tidak diatur dengan regulasi yang baik akhirnya terjadi saling melempar bola. Sementara ia yakin kalau sekiranya Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengalami hal serupa.

“Mungkin kalau sudah terjadi keributan dan demo dimana mana baru diperhatikan, tapi guru guru honor ini mereka adalah pendidik sehingga bisa menahan diri meskipun kurang lebih 8 bulan belum terbayar tapi mereka tetap setia dan menjalankan tugas sebagai pendidik dhn baik,” papar Sanusi

Sanusi berharap, Pemprov PB segera mencari jalan keluar dan bayarkan upah mereka jika memang guru guru honor ini masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Sesungguhnya, guru honor nasibnya tidak menentu dan hanya mengharapkan upah atau honor yang diterima yang sebenarnya tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka di Sekolah.

“Jangan sampai menunggu pembahasan APBD Perubahan 2020 atau Induk 2021 itu sangat memprihatinkan. Jangan karena anggap mereka itu hanya guru honor jadi diabaikan, mereka juga adalah pengajar sebagaimana guru guru yang sudah jadi PNS,” pungkas Sanusi. [dwi]


Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.