Unjuk Rasa UU Cipta Kerja Jadi Prioritas Bersama Namun Tak Harus Melanggar Batas 1 20201013 235150
Ketua Setara Institute dan aktivis HAM, Hendardi [Foto: istimewa]
Nasional Metro

Unjuk Rasa UU Cipta Kerja Jadi Prioritas Bersama Namun Tak Harus Melanggar Batas

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Ketua Setara Institute dan aktivis HAM, Hendardi mengatakan, aksi unjuk rasa menolak Undang undang (UU) Cipa Kerja yang terjadi di beberapa tempat pada tanggal 5-7 Oktober 2020, adalah kebebasan berpendapat yang dijamin Undang undang Negara RI 1945 dan sah harus dihormati.

Hal tersebut juga seiring dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya.

“Jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan. Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan,” tulisnya dalam rilis yang diterima Selasa malam, 13 Oktober 2020.

Menurutnya, aksi dengan kekerasan yang telah terjadi semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya. Dia menilai peristiwa tersebut juga menggambarkan bahwa aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict entrepreneur untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Selain itu, penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja di tengah masyarakat juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan. Dimana aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel.

“Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.