Minim Informasi, Ketua PWI Tebing Tinggi Minta Walikota Tinjau Ulang Jabatan Kadis PUPR 1 IMG 20210210 WA0073
Kantor Dinas PUPR kota Tebingtinggi [Foto: wek]
Nasional Metro

Minim Informasi, Ketua PWI Tebing Tinggi Minta Walikota Tinjau Ulang Jabatan Kadis PUPR

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TEBING TINGGI, BeritaAktual.co Ketua Pesaruan Wartawan Indonesia (PWI) kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan meminta Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan segera meninjau ulang jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pemerintah daerah kota Tebing tinggi yang saat ini dijabat oleh Rusmiyati Harahap. Pasalnya Rusmiyati dianggap sulit memberikan informasi kepada wartawan terkait dugaan proyek yang bermasalah. 

“Kita mengharapkan kepada Walikota Tebingtinggi agar segera meninjau atau bila perlu mengganti pejabat yang saat ini menduduki kadis PUPR. Kita menganggap yang bersangkutan sulit ditemui untuk konfirmasi terkait dugaan proyek bermasalah,” kata Abdullah Sani Hasibuan, Rabu (10/2/2021) di Sekretariat PWI Tebingtinggi. 

Menurut Abdullah Sani, ada sejumlah informasi yang harus diklarifikasi oleh Rusmiyati Harahap selaku kadis PUPR, agar informasi berita yang disajikan berimbang dan sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999. “Kita juga menduga saat ini ada pelanggaran proses lelang di sejumlah proyek. Ketika kita mengkonfirmasi hal ini sulit, karena keberadaan ‘Sang Kadis’ susah ditemui,” ujar Sani. 

Menurut Abdullah Sani, pihaknya sudah kembali mencoba mendatangi dan mengkonfirmasi kadis PUPR di kantornya, namun menurut staf yang bertugas di ruang tunggu atau meja informasi mengatakan “Ibu kadis sedang mengikuti rapat di Balai Kota” dan ketika ditelusuri ke Balai kotai, ternyata kadis tidak berada disana. 

“Kami sudah cek baik di lantai IV maupun lantai III. Hanya ada pertemuan terbatas di Balai Kota, itu pun tidak ada Kadis PUPR disana. Atas dasar inilah kita mengharapkan kebijakan walikota tebingtinggi dalam menempatkan pejabatnya, yang bijak bisa menyampaikan informasi ke publik terkait isu yang ada di dinas masing-masing. Hal ini tentu sejalan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” tandas Sani Hasibuan. [wek]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.