Rico Sia: Otsus Adalah Undang undang Yang Harus Dilaksanakan, Tidak Ada Jilid 1 Dan 2  1 IMG 20210217 182240 1 scaled
Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Rico Sia [Foto: sus]
Nasional Metro

Rico Sia: Otsus Adalah Undang undang Yang Harus Dilaksanakan, Tidak Ada Jilid 1 Dan 2 

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Rico Sia mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) adalah undang undang yang harus dilaksanakan, dan undang undang tersebut tidak ada jilid 1 dan 2. 

Ini disampaikan Rico terkait adanya dua pertanyaan tentang kegagalan otsus dan penolakan otsus jilid dua dari dua mahasiswi Orang Asli Papua (OAP) yang hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Perseorangan Dan Reses di Manokwari. Rabu, 17/02/2021.

Satu mahasiswa dari perguruan tinggi di Manokwari, Ana meminta tanggapan Rico Sia akan banyaknya pernyataan bahwa pemerintah pusat telah gagal dengan produk otsus nya. “Bagaimana pendapat bapak Rico terkait pernyataan tentang pemerintah pusat yang telah gagal dengan produk otsusnya,” tanya Ana. 

Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut Rico menuturkan, otsus dikatakan gagal dilihat dari sisi mana, jika kalimat pernyataannya pemerintah pusat gagal, menurut hemat saya pernyataan tersebut salah, sebab maksud dari dibuatnya undang undang otsus sendiri adalah untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia-nya. 

“Karena pada tahun tahun sebelum adanya otsus sudah diisukan bahwa papua sebagai anak tiri,” papar Rico. 

Dikatakan Rico, periode pertama anggaran otsus yang berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2001 hingga 2021 pemerintah pusat memberikan kesempatan seluasnya kepada daerah untuk mengelola sendiri dan peruntukan karena sesuai permintan Papua yang tahu Papua.

“Beberapa tahun sebelum berakhirnya periode pertama terkait penggunaan anggaran yang digelontorkan tersebut, banyak masukan dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak merasakan manfaat dari anggaran otsus itu. Hal ini kemudian dievaluasi dan hasilnya akan dipergunakan sebagai salah satu referensi untuk penggunaan dana anggaran berikutnya,” jelas Rico.

Jadi, apabila ada pernyataannya bahwa produk otsus gagal dilaksanakan oleh pemerintah pusat dikatakan Rico itu adalah pernyataan yang salah, karena kebenarannya adalah usulan permintaan anggaran berasal dari daerah dan pengelolaanya dilaksanakan sendiri oleh daerah. “Pusat hanya menggelontorkan dan menerima laporannya, bagaimana mungkin pusat disebut yang gagal, ujar Rico menegaskan. 

Terkait dengan pertanyaan penolakan terhadap otsus jilid dua, Rico menambahkan masyarakat harus memahami bahwa undang undang otsus adalah produk hukum yang jelas dan harus dilaksanakan, bukan ada jilid 1 atau jilid 2. 

“Yang berakhir masa 20 tahun ini adalah penggunaan anggaran-nya. Kan setelah itu harus dievaluasi untuk perbaikan. Yang sudah baik dilanjutkan yang salah dicarikan solusinya dengan cara merevisi. Jadi jangan ada salah tafsir terkait jilid 1 atau jilid 2,” pungkas Rico [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.