Rico Sia Minta Kejelasan Payung Hukum Untuk BRIN 1 Screenshot 20210330 155202 Facebook
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Daerah Pemilihan Papua Barat, Rico Sia [Foto: istimewa]
Nasional Metro

Rico Sia Minta Kejelasan Payung Hukum Untuk BRIN

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co – Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas progres kelembagaan BRIN sesuai amanat UU nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dan lain-lain di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. 

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan dihadiri 19 Anggota dari 7 fraksi sehingga rapat telah memenuhi kuorum. 

Dalam paparannya Menristek sekaligus Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro memaparkan tentang kinerja BRIN, dia mengatakan pembentukan Kemenristek dan BRIN ditandai dengan lahirnya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 yang mengatur pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Dalam Keppres ini menurut Bambang dirinya ditunjuk sebagai Menristek sekaligus Kepala BRIN. Setelah itu lanjut dia, dikeluarkan Perpres 73 dan 74 Tahun 2019 untuk masing-masing institusi, yakni Kemenristek dan BRIN yang berlaku sementara sampai 31 Desember 2019.

Namun hingga akhirnya pada 31 Desember 2019 masa berlaku Perpres sementara habis, belum ada kesepakatan antara pihaknya dan Menteri PANRB. Setelah konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka Perpres sementara itu diperpanjang sampai 31 Maret 2020 agar organisasi bisa berjalan.

“Karena perpres ini bersifat sementara kami dan Kemenpan RB harus akan menyusun bagaimana nantinya organisasi yang definitif atau organisasi yang permanen,” katanya dalam rapat dengan Komisi VII,” ujar Bambang. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia mempertanyakan payung hukum struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang tak kunjung dilegalkan, padahal sudah satu tahun rekomendasikan diberikan oleh Komisi VII DPR-RI agar Kemenkumham mengeluarkan payung hukum untuk BRIN. 

“Kok masih bersifat sementara padahal sudah setahun kita dari Komisi VII berikan rekomendasi untuk melegalkan badan hukum BRIN. Ada apa ini, saya melihat kok ada satu invisible hand yang tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen dan ini terjadi di semua sektor,” ungkap Legislator asal Papua Barat Ini geram. 

Menurut Rico, BRIN yang menjadi pusat yang berfokus pada penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbang jirap) termasuk kelautan dan antariksa seharusnya mempunyai badan hukum yang jelas. Karena dengan tidak adanya payung hukum, kondisi ini membuat BRIN tidak dapat berbuat banyak, salah satu akibat yang dirasakan adalah ketidakjelasan kelanjutan vaksin Nusantara yang pernah disebut-sebut telah lolos uji klinis tahap satu. 

“Seperti vaksin Nusantara, kalau sudah lolos uji klinis tahap satu, seharusnya sudah bisa dilanjutkan uji klinis tahap dua atau malah sudah bisa digunakan untuk vaksin kita sendiri,” papar Rico. 

Rico Sia politisi muda dari Papua Barat itu juga mengatakan, suatu negara dapat dikatakan negara maju atau berhasil, apabila ristek dan litbangnya bagus. Oleh karenanya Rico meminta semua lini dapat mendukung produk dalam negeri seperti yang dianjurkan bapak Presiden Joko Widodo.

“Kalau saja vaksin Nusantara itu bisa diproduksi oleh anak-anak bangsa, maka selain kita bisa memvaksin diri kita sendiri, kita juga bisa jadi produsen. Kita bisa menjual vaksin tersebut untuk pemulihan ekonomi,” papar Rico. 

Di akhir paparannya, Rico minta melalui Menristek mempertanyakan kepada Menkumham apa alasannya dan mengapa sehingga begitu lama payung hukum untuk BRIN tidak bisa diselesaikan. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sebelumnya dijadwalkan hadir, namun sayangnya mereka tidak dapat hadir dalam rapat tersebut. [sonia/dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.