Ketua DPD RI Minta Dana Pinjaman Bencana Dari Jepang Dikelola Profesional  1 2989379568
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti [Foto: istimewa]
Nasional

Ketua DPD RI Minta Dana Pinjaman Bencana Dari Jepang Dikelola Profesional 

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SURABAYA, BeritaAktual.co Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) memberikan pinjaman 50 miliar yen atau sekitar Rp6,5 triliun (kurs Rp130,8 per yen) kepada pemerintah Indonesia. 

Utang tersebut diberikan usai penandatanganan kesepakatan pinjaman lunak Official Development Assistance (ODA) antara Jepang dan Indonesia dalam rangka Disaster Resilience Enhancement and Management Program Loan (II). 

Yang mana bantuan tersebut bertujuan untuk program mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi terkait bencana di Indonesia melalui dialog kebijakan, yang hadir untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana alam dan menyediakan bantuan anggaran yang dibiayai bersama French Development Agency (AFD). 

Terkait hal itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah transparan dalam memberikan informasi kepada publik. “Bantuan yang merupakan pinjaman harus digunakan sebagaimana mestinya dengan pencapaian sasaran yang jelas,” ujar La Nyalla di Surabaya Selasa, 06 April 2021. 

Mantan Ketua Umum PSSI itu merasa miris, karena dalam kondisi kebencanaan seringkali ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan, sehingga anggaran habis, namun tujuan utama tak tercapai sedangkan bantuan pinjaman harus dikembalikan oleh rakyat. 

“Maka saya mengajak agar dana pinjaman ini digunakan secara profesional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas La Nyalla alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut. 

Sebagaimana diketahui lanjutnya, Indonesia sendiri merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana. Atas dasar itu, Senator Dapil Jawa Timur itu meminta agar pengelolaan dana pinjaman kebencanaan tersebut benar-benar dikelola tepat sasaran dan kebutuhan. 

“Penggunaannya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya sekadar yang penting anggaran telah habis tersalurkan, tanpa melihat manfaatnya. Indonesia ini merupakan wilayah yang rentan bencana. Seyogyanya hal itu serius untuk diurus,” tandasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.