Siap Disahkan, Dokumen Pemekaran Provinsi PBD Diserahkan ke Pemerintah Pusat 1 IMG 20210412 WA0021
Ketua tim pemekaran yang juga sebagai Walikota Sorong, Lambert Jitmau yang didampingi tim pemekaran yang terdiri dari Bupati, kabupaten Sorong, Bupati kabupaten Tambrauw, Bupati kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dan lainnya menyerahkan dokumen pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (BPD). [Foto: Jersy]
Nasional Metro

Siap Disahkan, Dokumen Pemekaran Provinsi PBD Diserahkan ke Pemerintah Pusat

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co

Progres kerja tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dari provinsi Papua Barat sejauh ini telah melengkapi seluruh dokumen dan syarat yang dibutuhkan untuk pemekaran provinsi PBD sebagai provinsi baru. 

Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau yang dikonfirmasi media di Gedung Ec Lambertus Jitmau Senin, 12 April 2021, usai menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa kerja tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat bernomor 120.1/55/3/2021 menjelaskan, jika semua dokumen dan syarat pemekaran provinsi PBD telah diserahkan ke pemerintah pusat termasuk dari semua aspek yang dibutuhkan. Yang mana secara teknis Provinsi Papua Barat Daya sudah bisa dimekarkan dari Provinsi Induk (Provinsi Papua Barat-red). 

“Jadi semua sudah lengkap, kami di Papua Barat Daya ini tidak ada yang kurang, kami sangat lengkap, sangat siap dalam segala-galanya. Persyaratan yang dimintakan dan yang dimiliki satu daerah otonom baru itu, kami sangat lengkap. SDM kami punya, pertumbuhan ekonomi kami punya, fasilitas-fasilitas yang lain kami sudah punya, sumber daya alam kami sangat luar biasa, dana juga menurut kami sudah bisa cukup. Saya dengar gambaran sepintas lalu, sudah cukup kami bisa jalan,” tegas Lambert. 

Menurut Lambert, awalnya tim kuatir karena kabupaten Raja Ampat belum menyerahkan surat dukungan kepada tim pemekaran, namun di awal Januari 2021 kabupaten Raja Ampat akhirnya menyerahkan surat dukungan tersebut kepada tim pemekaran provinsi Papua Barat Daya. 

“Sekarang sudah lengkap semua, dokumen sekecil apapun yang dibutuhkan sebagai syarat pemekaran/ telah dipenuhi tim tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan dari pemerintah pusat saja,” pungkasnya. 

Hal tersebut senada dengan adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat yang mendukung upaya tim percepatan pemekaran provinsi PBD secara administratif dan finansial. Dukungan itu terlihat dengan hadirnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Manusia, Muhammad Tawakal yang mewakili Gubernur menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa kerja tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat nomor 120.1/55/3/2021 kepada tim pemekaran di Gedung Ec Lambertus Jitmau Senin, 12 April 2021. 

Dikatakan Tawakal, pemekaran menjadi dambaan masyarakat di 5 (lima) kabupaten dan satu kota di Papua Barat, sehingga kinerja tim pemekaran harus didukung dalam segala hal termasuk finansial. Sebagai provinsi induk tambah dia, provinsi Papua Barat berharap tim dapat bekerja secara tetap dengan dukungan berbagai pihak agar provinsi Papua Barat Daya segera disahkan menjadi provinsi baru di indonesia. 

“Pemekaran ini sesuai dengan keinginan dari tim kerja yang ada supaya Papua Barat Daya ini bisa mekar secepatnya. Harapan dari provinsi Papua Barat juga demikian, sehingga dilakukan perpanjangan SK tim kerja ini. Mengenai kebutuhan anggaran akan terlihat, saat tim bekerja,” tutupnya [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.