Pemberangkatan Haji Dibatalkan, Sanusi R: Harusnya Pemerintah Informasikan Langsung ke Calon Jemaah 1 IMG 20210607 WA0016 2
Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas [Foto: istimewa]
Nasional

Pemberangkatan Haji Dibatalkan, Sanusi R: Harusnya Pemerintah Informasikan Langsung ke Calon Jemaah

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 yang tertuang dalam Nomor 660/2021. Terkait hal tersebut, Anggota DPD-RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas menyayangkan akan hal tersebut.

Senator asal Papua Barat yang juga adalah mantan pegawai negeri di salah satu instansi vertikal Kementerian Agama Kota Sorong Sejak tahun 1987 itu mengatakan, ini bukan pertama kalinya indonesia membuka tabir, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua dengan kabinet yang telah berganti beberapa kali.

Dikatakan Sanusi, insiden seperti ini bukan kali pertama, tetapi sudah dua kali menimpa kementerian agama di dua menteri berbeda. Seperti dua tahun lalu, dana haji dengan jumlah yang cukup fantastis digunakan pemerintah untuk pembangunan berbagai Infrastruktur di indonesia yang menuai berbagai kritikan ke pemerintah dibawah kepemimpinan Joko widodo. Tahun ini 2021 pun lanjut Sanusi, terjadi pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji dan tentunya ini menjadi sorotan terbesar umat Islam untuk lembaga tersebut.

“Meski keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan delapan (8) alasan yang dikemukakan dalam surat keputusan tersebut, terutama tentang keselamatan jiwa dari jemaah haji Indonesia akibat pandemi covid, dan mencegah cluster baru tetapi disisi lain ada kontroversi terkait dengan isu yang berkembang menyangkut dengan beban pembayaran tunggakan akomodasi bagi calon jemaah haji indonesia pada tahun haji 1442 hijriyah ini,” ujar Senator yang familiar dengan sapaan MSR Batik Merah ini. Selasa, 8 Juni 2021.

Oleh sebab itu Senator Papua Barat yang membidangi komite IV DPD RI ini meminta agar pemerintah melalui kementerian agama harus melakukan hal hal positif yang tentunya tetap menjaga marwah dan kepercayaan umat islam terutama calon jemaah haji Indonesia kepada pemerintah dan khususnya kementerian agama.

“Menurut hemat saya, kementerian agama RI seharusnya menyampaikan hal ini kepada seluruh calon jemaah haji di persada nusantara ini melalui kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota jauh jauh hari agar calon jemaah haji yang ada di kampung kampung, lembah lembah, di pesisir yang tidak terjangkau internet dan tidak bisa mengikuti berita agar tahu dan mengerti tentang kondisi ini,” imbuhnya.

Sanusi juga ingin pemerintah tidak lupa jika haji termasuk ke dalam rukun Islam selain syahadat, sholat, zakat, dan puasa ramadhan yang hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Tetapi kebanyakan calon jemaah haji Indonesia berasal dari keluarga yang taraf hidupnya berkecukupan alias menengah kebawah, tetapi memiliki keinginan besar disertai dengan sebuah keyakinan mendalam ingin menginjakan kaki di tanah suci agar bisa bersujud dan berdoa di tempat tempat yang bersejarah di sana.

“Untuk mencapai hal itu, mereka rela makan seadanya, hidup seadanya dan bekerja dan menabung bahkan sampai puluhan tahun hanya untuk mewujudkan  cita cita dan keinginannya untuk menunaikan Ibadah haji. Tak sedikit jamaah yang menabung 10 hingga 20 tahun agar bisa masuk sebagai calon jemaah, itupun masih masuk dalam daftar tunggu 5 – 6 tahun yang akan datang, tapi mereka tetap sabar menunggu bahkan ada belum sempat melaksanakan ibadah haji Allah sudah memanggil mereka. Itu yg harus dicermati oleh pihak pemerintah dan tujuan mereka menabung dan disimpan di bank pemerintah itu hanya dengan niat menunaikan ibadah haji,” terang Sanusi.

Sanusi Rahaningmas yang juga mantan Kepala Tata Usaha di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Sorong juga menegaskan, jika pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 adalah murni tanggung jawab pemerintah melalui kementerian agama. Ia juga berharap agar pemerintah harus secara jujur dan transparan untuk menyampaikan hal ini kepada calon jemaah haji dan keluarganya sehingga tidak ada kesan bahwa pemerintah sedang mempermainkan calon jemaah haji Indonesia.

“Pemerintah harus melakukan sosialisasi di semua daerah dan menghadirkan semua calon jemaah haji baik mendapatkan kuota tahun ini, atau tahun yang akan datang agar para calon jemaah calon haji bisa paham dan menerimanya. Karena secara otomatis kalau jemaah calon haji tahun ini bergeser ke tahun depan, maka yang tahun depan pun akan  bergeser kecuali kalau ada penambahan kuota persen untuk tahun depan, itupun kalau kondisi sudah aman. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.