Tutup Potensi Penyelewengan Pajak Galian C, KPK Koordinasi Lanjutan Dengan 10 Instansi 1 IMG 20210708 WA0071
Rakor daring pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tambang galian C [Foto: istimewa]
Nasional

Tutup Potensi Penyelewengan Pajak Galian C, KPK Koordinasi Lanjutan Dengan 10 Instansi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta potensi penyelewengan pajak Galian C ditutup. Hal ini diutarakan pada saat Rapat koordinasi pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tambang galian C bersama 10 (sepuluh) instansi terkait secara daring Rabu, 7 Juli 2021.

Kesepuluh instansi tersebut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian LHK (KLHK), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan/KSOP Sorong, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kanwil Pajak Papua Barat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong, Kejari Sorong, Pemprov Papua Barat, Pemkot Sorong, serta Yayasan Auriga.

“Terus terang kami sebagai pemangku wilayah Timur kalau boleh fokus ke satu hal yaitu Pajak Galian C ini sangat rentan diselewengkan. Buktinya dalam 2 minggu setelah kunjungan lapangan, infonya masuk Rp600 Juta. Itupun yang lewat laut tidak dibayarkan. Tentu saja, rupiah bukan segala-galanya. Mesti dilihat cost-benefit termasuk dari dampak lingkungan dan dampak sosial dengan adanya pertambangan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi dan kunjungan lapangan dugaan pencemaran perairan dan kerusakan lingkungan akibat tambang Galian C di Sorong pada 7 Juni 2021 yang dilanjutkan dengan pelaksanaan rumusan hasil kolaborasi oleh Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Kementerian KKP pada 14 Juni 2021 lalu.

Saat membuka kegiatan, Direktur PPSDK KKP Halid menyampaikan harapan terkait dengan kolaborasi penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia terutama di Papua Barat. “Hal ini menjadi satu hal yang harus kita seriusi bersama,” ujar Halid.

Halid menyampaikan bahwa KKP sangat antusias dari sisi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap menjadi unggulan di KKP, namun di sisi lain masalah kelestarian lingkungan menjadi fokus yang tidak kalah pentingnya dari sektor tersebut. “Kalau KKP tidak memperhatikan aspek lingkungan, tentunya persoalan produktifitas sektor budidaya perikanan tangkap tidak ada arti apa-apa. Khusus di Sorong, Papua Barat, seperti juga pernah saya tinjau di tahun 2020, memang kegiatan penambangan galian C yang berdampak pada persoalan lingkungan, kurang mendapat perhatian serius baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah (pemda),” tambah Halid.

Hasil yang diperoleh dari kunjungan lapangan KPK beserta 10 K/L lainnya pada 7 Juni 2021 lalu, setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan. Pertama, akibat kegiatan penambangan Galian C, telah terjadi perubahan garis pantai yang artinya ada dampak langsung dari penambangan tersebut yang telah merusak wilayah pesisir. Kedua, kegiatan penambangan tersebut masuk dalam kawasan wisata dan diduga telah terjadi pencemaran dan kerusakan. Ketiga, dari sisi pendapatan daerah, rata-rata pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Sorong tersebut berdomisili diluar Kota Sorong.

Dari sisi pendapatan negara tidak masalah, namun dampak langsung terhadap ekonomi masyarakatnya tidak signifikan dengan yang didapat oleh masyarakat dan pemerintah kota Sorong sendiri. Untuk itu, kata Halid, KKP sangat menekankan agar kegiatan penambangan Galian C di kota Sorong harus mempertimbangkan masalah kondisi lingkungan. Menurut Halid, Investasi adalah hal utama, tapi jangan semata-mata mengejar investasi, persoalan lingkungan menjadi rusak. Lingkungan dan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir juga menjadi hal yang utama. Dari pembahasan tersebut, setidaknya ditemukan 7 potensi pelanggaran yaitu Tata ruang, Pertambangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Reklamasi, Pajak, dan Kegiatan Ilegal Penambangan Galian C.

Sementara itu, terkait tata ruang, menurut perwakilan ATR/BPN Andi Renald pada tahun 2019 dan 2020 sudah dibentuk Tim Pelanggaran Tata Ruang dan telah ada kesepakatan dengan pemda tentang pengenaan sanksi administratif. Hal ini perlu diklarifikasi kembali ke pemda sanksi administratif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Sedangkan terkait pajak, menurut Asisten 1 Pemkot Sorong Rahman, telah ada Satgas kota Sorong terkait pajak tambang, tiga perusahaan akan membayar pajak terhutang yaitu PII, BJA, AKAM.

KPK menyarankan diperlukan referensi harga standar, prioritas yang ditagih yang via laut karena data sudah ada. Selain itu, untuk optimalisasi pos pengawasan maka perlu ditambahkan CCTV, insentif untuk petugas serta form yang berisi volume dan nilai. “Pemkot bisa bekerja sama dengan Bank Papua untuk pengadaan jembatan timbang,” tambah Dian Patria.

Mewakili KPP Sorong, Bambang Setiawan menyampaikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak belum mendapat data dari pemda. Belum seluruh wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan. KPP Sorong mengharapkan data dari pemda terkait pemberian izin dan luasan, serta data KSOP terkait pengangkutan untuk mengklarifikasi kesesuaian SPT.

Rakor ditutup dengan beberapa catatan penting di antaranya pertama, perlu dilakukan audit terhadap pelaksanaan pembangunan pemecah ombak di Tanjung Saoka. Kedua, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut (PSPL) dan Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Sorong untuk dapat dilibatkan dalam pengawasan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Gakkum KLHK. Ketiga, KPP Sorong memberikan data yang diperlukan dalam perhitungan dan verifikasi terkait pajak tambang.

KPK berharap bahwa apa yang diupayakan bersama semata-mata demi kota Sorong, baik pendapatan maupun lingkungan. Dukungan dari pemerintah kota Sorong sangat penting. Untuk itu, data perlu dibuka seluas-luasnya. Dari pengalaman, KPK menemukan bahwa saat KLHK atau KKP berkoordinasi dengan Dinas LH di kota Sorong masih sulit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga progresnya lambat. “Kalau perlu kita jalankan plan B, plan C kalau plan A tidak berjalan. Termasuk upaya second-line enforcement. Kita mau cari solusi konkrit termasuk pelibatan lintas K/L seperti sekarang,” pungkas Dian. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.