Warinussy Nilai Revisi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 Tergesa gesa 1 IMG 20210606 WA0024 1
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy [Foto: istimewa]
Metro Nasional

Warinussy Nilai Revisi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 Tergesa gesa

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai revisi Undang undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua yang sedang dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tergesa-gesa.

Ini disampaikan Warinussy pasalnya, prakarsa revisi tersebut datangnya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), padahal di dalam pasal 77 Undang undang Otsus Papua disebutkan revisi dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan undang undang. Menurut Warinussy, hal ini justru sangat bertentangan dengan amanat pasal 77, dan terkesan sedang “dipaksakan”.

“Itu artinya menurut ketatabahasaan hukumnya bahwa yang memiliki kewenangan mengajukan atas usulan perubahan dan atau revisi adalah rakyat Papua melalui MRP dan DPRP,” ujarnya. Jumat, 09 Juli 2021.

Dalam beberapa kesempatan lanjut Warinussy, ia sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan sebelum revisi, agar perlu dipenuhi terlebih dahulu amanat Pasal 78 UU Otsus Papua, yaitu dilakukannya evaluasi terhadap berlakunya UU Otsus Papua sepanjang 20 tahun sejak 21 November 2001 hingga kini. Karena setiap bab dari 21 bab dan 79 pasal di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otsus bagi Provinsi Papua semestinya dibedah dan dikaji secara terbuka oleh rakyat Papua, yang didalamnya ada pemerintah daerah di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) serta MRP dan MRPB maupun DPRP dan DPR PB serta pemerintah pusat dan DPR RI maupun DPD RI.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal lanjut Warinussy, seharusnya dalam evaluasi UU Otsus, semua lini mesti terlibat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mendasar gagal atau berhasilnya Otsus Tanah Papua sebagai sebuah kebijakan negara yang diundangkan sebagai sebuah instrumen hukum selama 20 tahun terakhir ini. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan apakah masih layak kebijakan Otsus diberlakukan di Tanah Papua ataukah sudah dapat ditingkatkan sebagai sebuah bentuk lain seperti one state and two system (satu negara dengan dua sistem), dimana Tanah Papua memperoleh status yang lebih dari sekedar diberi otonomi khusus.

“Hanya dengan evaluasi sajalah saya yakin langkah menuju kepada perubahan atau revisi yang komprehensif dapat dicapai bersama,” pungkasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.