Senator Papua Barat Ini Minta Pemprov Transparan Soal Penggunaan Dana COVID-19 1 FB IMG 1618725361895
Anggota Komite IV DPD-RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas. [Foto: istimewa]
Metro Nasional

Senator Papua Barat Ini Minta Pemprov Transparan Soal Penggunaan Dana COVID-19

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Anggota Komite IV  DPD-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas meminta pemerintah daerah seluruh indonesia, khususnya Provinsi Papua Barat membuka diri dan transparan dalam hal pengelolaan dana COViD- 19.

Dikatakan Senator Papua Barat itu, akibat pandemi COViD-19 yang berkepanjangan, telah menelan korban puluhan ribu orang termasuk para nakes, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat sampai daerah habis habisan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021. Akibatnya, capaian target pembangunan tahun 2020 berdampak pada berbagai sektor, imbas dari refocusing dan realokasi anggaran untuk pandemi Covid-19, maka target yang sudah ditetapkan menjadi terkendala.

“Karena refocusing anggaran itu semata mata untuk penanggulangan pandemi COViD-19, sehingga pemanfaatan dan peruntukanya harus sesuai. Dilain sisi juga setiap pengelolaan anggaran dalam berbagai hal untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari APBN maupun APBD wajib hukumnya ada pelaporan dan transparan untuk diketahui publik,” ujar Anggota DPR PB tiga periode ini. Sabtu malam, 10 Juli 2021.

Meski ratusan triliun anggaran telah dikucurkan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini lanjut Sanusi, namun masih saja terjadi masalah atas tertundanya tunjangan para nakes yang merupakan garda terdepan melawan COViD-19. Begitu juga bantuan bantuan ke masyarakat yang berhak menerima masih dinilai tidak merata.

“Dinilai tidak merata karena penerima bantuan itu bukan saja kepada masyarakat yang terpapar Covid saja, tapi bagi semua masyarakat dikarenakan akibat dampak pandemi ini. Oleh sebab itu, pemda harus berjiwa besar dan merasa memiliki rakyat seutuhnya di daerah, karena adanya pemda dan pemprov dibentuk karena ada rakyatnya,” papar Sanusi.

Sanusi Rahaningmas yang juga adalah mantan ASN dari Kemenag sejak tahun 1987 hingga 2004 itu mengingatkan, bahwa dalam hal pengelolaan anggaran baik APBN maupun APBD, tidak terlepas dari pelaporan dan pengawasan, karena dana tersebut negara berikan kepada rakyat melalui pemprov maupun pemda di daerah masing masing. Maka sudah menjadi kewajiban harus ada laporan pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat.

“Komite saya merupakan mitra kerja dengan kementerian keuangan, yakni BPK, BPKP dan OJK, jadi saya harap tidak ada oknum yang bermain main dengan anggaran yang diperuntukan untuk menangani pandemi Covid 19 ini. Pengelolaan keuangan di pemda harus terbuka, dan pemda juga harus memberikan akses kepada pihak pihak terkait yang melakukan pengawasan sesuai tupoksi mereka sebagaimana diatur dalam undang undang. Sehingga tidak terkesan pemda menutup diri yang nanti akan menimbulkan penafsiran ada apa dibalik itu. Ingat, keterbukaan itu merupakan salah respon positif bagi setiap pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel,” tandas Sanusi. [YES]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.