Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Kemensos Tahun 2022 Sebesar Rp 78,25 Triliun 1 16321286074292.jpeg
Raker Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR RI [Foto: istimewa]
Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Kemensos Tahun 2022 Sebesar Rp 78,25 Triliun

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Selain itu Komisi VIII juga mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin (20/09/2021).

Yandri menyatakan, selain program prioritas nasional, para menteri juga diminta agar mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan. “Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapis ke bawah baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok,” kata Yandri.

Sementara Mensos Tri Rismaharini menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VIII terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah. Di tengah pandemi, Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak pandemi merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial,” kata Mensos.

Mensos Risma menjelaskan, dari anggaran TA 2022 sebesar Rp78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36% untuk Belanja Barang Operasional, 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.

“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp74,08 triliun (94,67%) untuk Belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan  sebagainya,” kata Mensos.

Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 77,15 triliun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun. Anggaran untuk Prioritas Nasional dialokasikan sebesar Rp 76,96 triliun, dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp1,29 triliun.

Tercatat, alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 28,7 triliun. Serta alokasi program kartu sembako/BPNT dengan target 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,12 triliun.

Selain itu, Mensos Risma juga mengusulkan penambahan anggaran Rp 25,8 triliun. Jumlah anggaran tersebut rencananya sebagian digunakan untuk program Atensi Anak Yatim dengan target 4.386.983 anak. Dengan rincian 3.453.128 anak yatim usia sekolah dan 933.855 anak yatim belum sekolah.

Durasi pemberian bantuan untuk anak yatim dilakukan selama 12 bulan. Pemberian bantuan Rp 200.000 per bulan per anak yatim usia sekolah. Serta Rp 300.000 per bulan per anak yatim belum sekolah. Usulan anggaran program Atensi Anak Yatim sebesar Rp 11,64 triliun.

Ia pun mengusulkan tambahan 5,9 juta KPM bansos kartu sembako dengan usulan anggaran sebesar Rp 14,16 triliun. Durasi pemberian bansos selama 12 bulan dengan besaran bansos per bulan adalah Rp 200.000 per bulan per KPM.

Sejumlah anggota DPR mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kemensos, karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19. Khususnya terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Raker gabungan dengan tema Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial TA 2022 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran 20 September 2021, dihadiri secara fisik oleh 17 orang, dan virtual 24 orang dari sembilan fraksi. [ary]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.