Senator Sanusi Rahaningmas Dukung KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes 1 FB IMG 1618725361895
Anggota DPD RI, Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas [Foto: istimewa]
National

Senator Sanusi Rahaningmas Dukung KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat, M Sanusi Rahaningmas (MSR) mendukung penuh Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan jual beli jabatan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). 

Hal ini dikatakan Sanusi lantaran banyak issue yang berkembang, bahwa rekrutmen tenaga pendamping di salah satu provinsi di indonesia syarat dengan KKN. Yang mana jika mau menjadi tenaga pendamping, calon pendampingnya harus berasal dari Partai yang bersangkutan dan banyak rekayasa ijazah atau pendidikan yang dibutuhkan sebagai tenaga pendamping. 

“Akhir akhir ini juga semakin senter issue kalau mau jadi tenaga pendamping di tingkat Provinsi dan kab/kota harus berkontribusi untuk salah satu partai. Hal ini perlu ditelusuri oleh KPK dan pihak pihak terkait sehingga kalau ada kebenaran dan faktanya di lapangan maka perlu ditindaklanjuti,” kata Sanusi dalam rilisnya. Minggu, 18 April 2021. 

Senator yang juga mantan Anggota DPR selama 15 tahun di Provinsi Papua Barat itu meminta KPK bersama pemerintah untuk tidak saja membidik soal jual beli jabatan dan proyek di Kemendes tetapi juga harus ditelusuri terkait dengan rekrutmen tenaga pendamping dana desa yang diduga syarat akan KKN. 

Kata Sanusi, ada program baru Kemendes PDTT yang bekerjasama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) di 5 Provinsi termasuk Papua Barat, mereka yang direkrut sebagai tenaga pendamping harus bergelar Sarjana bidang tertentu, seperti Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Hukum agar dapat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Tetapi menurut para pelamar, yang lolos bukan dari mereka mereka yang ijazahnya sesuai permintaan, namun mereka dari sarjana agama bahkan tidak masuk dalam daftar permintaan. 

“Mungkin akibat intervensi dari oknum salah satu pimpinan Partai tertentu dan notabene adalah orang terdekat. Hal hal seperti ini lah merupakan bagian dari merusak sistem pemerintahan dan tatanan yang ada, dan sudah pasti tidak akan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat tidak sesuai dengan skill yang dimiliki,” terang Sanusi. 

Oleh sebab itu, Sanusi Rahaningmas meminta kepada pemerintah agar kedepan dalam rekrutmen tenaga pendamping desa tingkat kabupaten, seharusnya dilakukan atau diberikan kepercayaan kepada Instansi yang berwewang di kabupaten tersebut, karena mereka lah tahu dan paham terkait skil peserta di daerah sebagai tenaga pendamping yang akan ditempatkan di kabupaten, distrik dan desa. Kecuali untuk tenaga pendamping di provinsi boleh dilakukan di provinsi. 

“Berikan kesempatan buat anak daerah atau anak negeri bisa menjadi pendamping di kampung halamannya sendiri. Sudah barang tentu mereka merasa kembali ke kampung halaman dan bisa berbuat yang terbaik meskipun mungkin dengan penghasilan yang belum memadai sebagaimana yang diperoleh tenaga pendamping sekarang ini. Semoga secepatnya ada pergantian Kemendes, supaya dapat membawa perubahan bagi para tenaga pendamping dari provinsi sampai ke kampung kampung dan tidak ada lagi yang namanya KKN, nepotisme sehingga di prioritas hanya putra putri yang ada kabupaten kabupaten se papua barat yang berdomisili di papua barat juga, tidak mendatangkan orang dari luar Provinsi Papua barat,” pungkasnya. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.