RDP Pansus DPR-RI di Manokwari, Rico Sia: Revisi UU Otsus Harus Bisa Mensejahterakan Orang Papua 1 IMG 20210503 WA0029 1
Anggota Komisi VII DPR-RI, Daerah Pemilian Papua Barat, Rico Sia dan juga sebagai anggota Pansus [Foto: susanty]
National

RDP Pansus DPR-RI di Manokwari, Rico Sia: Revisi UU Otsus Harus Bisa Mensejahterakan Orang Papua

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Panitia Khusus (pansus) DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait revisi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin 03 Mei 2021, 

Ketua Pansus DPR-RI, Komarudin Watubun dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam desain Undang undang Otonomi Khusus (Otsus) nomor 21 Tahun 2001, Otsus tidak berhenti di tahun 2021, melainkan hanya anggarannya saja. Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan yang lebih baik, maka Pansus DPR-RI dan pemerintah pusat saat ini memandang perlu dilakukan perubahan UU Otsus.

“Ada tiga hal yang menjadi prioritas revisi otsus yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu juga beberapa pasal yang diubah dalam revisi kedua terkait dengan anggaran dan pemekaran daerah karena revisi ini merupakan inisiatif pemerintah pusat,” terangnya.

Diakui Komarudin, meski Otsus Papua telah berjalan selama 20 tahun, namun belum terakomodir secara baik, dimana beberapa kabupaten/kota di Tanah Papua masih tergolong miskin. “Untuk itu perlu dilakukan perubahan kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 35 tahun 2008 yang sudah masuk dalam prolegnas DPR RI 2021, karena masa berlaku otsus terkait dana pada tahun 2021 ini,” ujarnya. 

Komarudin yang juga politisi dari partai PDI Perjuangan ini juga menerangkan, persoalan kewenangan otsus yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah, sebenarnya sudah ada dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 namun tidak berjalan. Seharusnya menurut dia, sebelum diperpanjang semestinya harus dievaluasi.

RDP Pansus DPR-RI di Manokwari, Rico Sia: Revisi UU Otsus Harus Bisa Mensejahterakan Orang Papua 2 IMG 20210503 WA0067
Penyerahan aspirasi dari anggota DPR kabupaten Raja Ampat dan Maybrat kepada  DPR-RI, Rico Sia. [Foto: istimewa]
Di waktu yang sama, Anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, Rico Sia berharap dengan berlangsungnya RDP pansus ini dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang berada di pelosok daerah. Karena berbicara tentang kesejahteraan, masyarakat di dalam kota berpenghasilan diatas rata rata atau majemuk, sementara di pelosok belum bisa dikatakan sejahtera. 

“Apa yang kita perjuangkan bersama jangan sampai ada yang melihat orang Papua tidak sejahtera. Terkait dengan beberapa usulan yang diberikan oleh DPR Provinsi Papua Barat, MRP Provinsi Papua Barat, dan Forkopimda, pansus akan melakukan pengkajian lebih dalam sehingga ada tambahan-tambahan membuat lebih dari dua pasal, mengingat akan berlaku selama 20 tahun kedepan,” ujar Rico 

Legislator dari Fraksi NasDem itu juga mengungkapkan, jika ia seringkali memberikan pemahaman yang luas dalam diskusi, bahwa otsus dan pemerintah pusat tidak gagal, karena tugas dari pemerintah pusat hanya menggelontorkan dan memberikan dana. Sementara daerah yang mengelola dana tersebut.  

“Kita akan masukkan poin poin penting agar apa yang menjadi keinginan (roh) UU Otsus ini bisa betul-betul menyentuh masyarakat Papua agar sejahtera. Terkait tudingan siapa yang salah, dalam hal ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Tetapi kita harus sama-sama cari solusi agar kedepannya soal anggaran dan segala kebijakan bisa berpihak ke rakyat dan dapat dirasakan betul kehadiran yang positif bagi masyarakat Papua dan Papua Barat,” jelasnya sembari menambahkan, sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, ia akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah dan masyarakat OAP yang tentunya berimplikasi kepada mereka yang bukan dari Papua, karena sama-sama tinggal di Papua. 

Rapat tersebut dipimpin oleh ketua Pansus DPR-RI Komarudin Watubun,S.H.,M.H didampingi Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan. Turut hadir Dirjen Otda, Kemendagri, Rektor Unipa dan 15 anggota Pansus, Forkopimda Papua Barat, Perwakilan Pimpinan DPRD kabupaten/kota se Papua Barat dan Bupati kabupaten Maybrat. [sus/dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.