Balitbangda PB Gelar Seminar Kajian Sinergitas Kewenangan Lembaga Pengelola Otsus 1 IMG 20201130 WA0018
Sekda membuka seminar awal kajian sinergitas kewenangan lembaga pengelola Otsus di Provinsi Papua Barat [Foto: sus]
Pemerintahan

Balitbangda PB Gelar Seminar Kajian Sinergitas Kewenangan Lembaga Pengelola Otsus

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, beritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menggelar seminar awal kajian sinergitas kewenangan lembaga pengelola Otsus di provinsi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel Manokwari. Senin, 30 November 2020. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi papua sesuai undang-undang Nomor 21 tahun 2001 yang pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat papua serta papua barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Namun, dalam perjalanan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut masih dirasakan belum efektif, efisien dan tepat sasaran,” tutur Sekda dalam sambutanya. 

Sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang kearah yang lebih mandiri dan berdaya saing, tentu saja papua barat memiliki kebutuhan dan permasalahan yang cukup kompleks. Diantaranya adalah kebijakan dan program pembangunan, 

“Selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan dan kebutuhan riil daerah. Sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial,” jelas Sekda. 

Selain itu lanjut dia, fungsi kewenangan yang dimiliki oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta ketidakpuasan masyarakat, dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. 

“Perlu di pahami, bahwa hubungan kerja yang baik perlu dibangun hingga tidak terdapat tumpang tindih fungsi kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik,” ucap Nathaniel Mandacan.

Sinergitas yang baik dalam melaksanakan fungsi kewenangan dari masing-masing OPD, diharapkan dapat menjawab semua persoalan dan kebutuhan daerah. Sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat terutama Orang Asli Papua. 

Pada seminar awal ini dia menambahkan, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam urusan sinergitas antar lembaga tersebut, Pertama, adanya pemahaman tentang tujuan kebijakan penyelenggaraan otsus. Dua, pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara. Tiga, sinergi lembaga penyelenggara dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi khusus. 

“Dari hasil seminar ini kami berharap, akan muncul sinergitas antar lembaga pengelola otonomi khusus, agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan kewenangan serta kultur dan karakter masyarakat sebagai wujud membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang adil, sejahtera dan bermartabat,” tandasnya. [sus] 


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.