Anggota DPRD Ini Minta Pendaftaran Siswa Baru Ditengah Pandemi Covid-19 Gratis 1 20200611 110547
anggota DPRD Kota Sorong Komisi I, Elisabeth Nauw. [Foto: Istimewa]
Pendidikan Metro

Anggota DPRD Ini Minta Pendaftaran Siswa Baru Ditengah Pandemi Covid-19 Gratis

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Merespon keluhan orang tua siswa terkait iuran sekolah yang harus dibayar di tengah pandemi Covid-19, DPRD Kota Sorong meminta sekolah Negeri tidak memungut iuran kepada siswanya. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Kota Sorong Komisi I, Elisabeth Nauw usai menggelar rapat dengar penjelasan bersama Dinas Pendidikan terkait kebijakan iuran sekolah selama pandemi Covid-19.

“Kami dari komisi I yang membawahi bidang pendidikan memanggil dinas pendidikan, untuk hari ini kami rapat dengar pendapat dengar penjelasan terkait kebijakan du situasi Covid-19 ini. Kita sudah mendengar pernyataan dari kepala dinas, khusus untuk sekolah negeri itu tidak dilakukan pemungutan alias gratis,”ujar Elisabeth Nauw yang ditemui di kantor DPRD Kota Sorong, Rabu 10/06/2020.

Dikatakan Elisabeth, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk sekolah Negeri, sedangkan sekolah Swasta atau yayasan dinas pendidikan tidak bisa mengintervensi lebih jauh. 

“Kalau untuk itu pihak swasta tidak menjadi ranah dinas pendidikan untuk melakukan intervensi lebih jauh. Menyangkut pembayaran seperti ujian dan lain sebagainya, kalau itu dilakukan oleh pihak sekolah swasta, itu juga mungkin kesepakatan dari komite sekolah karena mereka punya aturan yang tidak bisa diintervensi langsung,”jelas Elisabeth.

Elisabeth juga meminta di situasi pandemi Covid-19 ini pihak sekolah dapat memberikan kebijakan khusus guna meringankan beban orang tua murid. Sebab, banyak orang tua murid yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kita hanya minta kebijakan, sehingga dalam situasi pandemi ini mungkin ada kebijakan khusus seperti yang tadinya mungkin biayanya sekian bisa dikurangi, dan apa yang seharusnya tidak boleh lagi dibayar, itu saja. Kami dari DPR hanya melakukan pengawasan dan meminta kebijakan dari pemerintah untuk melakukan hal-hal itu,”imbuhnya.

Tapi, sambung Elisabeth, kita juga tidak bisa terlalu intervensi jauh. Kami hanya lakukan dari sisi pengawasan, karena setiap sekolah punya aturan dan yang paling penting sekali, masyarakat harus mengerti perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Dinas pendidikan itu tidak bisa mengintervensi pihak yayasan, hanya bisa dilakukan di sekolah negeri. 

Pada kesempatan yang sama, kepala dinas pendidikan Petrus Korisano menegaskan bahwa, untuk sekolah negeri baik TK, SD, dan SMP biaya pendaftaran siswa ditiadakan alias digratiskan. 

“Untuk pendaftaran masuk sekolah atau biaya pendaftaran ulang baik TK, SD, SMP yang sekolah pemerintah inpres atau negeri tidak ada biayanya alias gratis. Itu khusus untuk sekolah negeri, kalau swasta itu mitra jadi saya tidak bisa masuk ke ranahnya,”tegas Petrus sembari mengatakan bahwa Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah khususnya TK, SD dan SLTP belum bisa dengan model New Normal. Sebab, 80% petisi orang tua murid menolak, dan petisi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga 100% menolak. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.