Bawaslu PB: 32 TPS di 6 Kabupaten Berpotensi PSU, Kaimana 3 TPS Penghitungan Ulang 1 IMG 20201211 WA0030
Anggota Bawaslu Papua Barat Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Muhammad Nazil Hilmi [Foto: istimewa]
Politik

Bawaslu PB: 32 TPS di 6 Kabupaten Berpotensi PSU, Kaimana 3 TPS Penghitungan Ulang

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Guna mengklarifikasi rekapitulasi hasil pilkada pada 9 Desember 2020 di 125 distrik untuk 9 kabupaten, Bawaslu Papua Barat terus melakukan pengawalan hingga rekap di tingkat kabupaten. 

Anggota Bawaslu Papua Barat Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Muhammad Nazil Hilmi mengatakan, sedikitnya ada 32 TPS di 6 Kabupaten berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), sementara 3 TPS di Kabupaten Kaimana penghitungan ulang. 

“Walaupun Bawaslu se Papua Barat telah masif mensosialisasi indikator agar tidak terjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan penghitungan ulang, namun dari 1.879 TPS terdapat laporan baik dari jajaran PTPS dan Panwascam ada 32 TPS yang berpotensi dilakukan PSU dan 3 TPS penghitungan ulang,” ujar Nazil. Jumat, 11 Desember 2020. 

Dikatakan Nazil, TPS yang berpotensi PSU yakni, kabupaten Manokwari terdapat 16 TPS di distrik Manokwari Barat, Manokwari Selatan 1 TPS di kabupaten Teluk Wondama, distrik Wasior ada 4 TPS di kampung Moho, kampung Maniwak, kampung Rado, dan kelurahan Wasior. Untuk kabupaten Fakfak sebanyak 2 TPS di distrik Fakfak dan Distrik Pariwari, serta kabupaten Kaimana 1 TPS. 

Sedangkan untuk kabupaten Raja Ampat yang berpotensi PSU ada 8 TPS, yakni 1 TPS distrik Waigeo Timur, 5 TPS di distrik Misool Selatan, dan 2 TPS di Misool Barat. Jadi keseluruhannya 32 TPS untuk PSU. Sementara untuk penghitungan ulang yakni 3 TPS antara lain di lokasi Rajawali Kaimana kota, Batu Lubang Kaimana kota, dan kelurahan Krooy Kaimana kota.

Adapun bentuk pelanggarannya lanjut Nazil, pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang. Kata dia bentuk kesalahan lain yakni, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah atau rusak. Juga lebih dari seorang pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yg sama maupun TPS yang berbeda. 

“Lebih dari seorang pemilih coblos lebih dari satu kali pada TPS yang sama maupun TPS yang berbeda, dan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memiliki e-KTP di luar domisili/pilkada diberi kesempatan memberikan suara di TPS. Setelah diklarifikasi dengan cermat, syarat PSU oleh Bawaslu kabupaten di wilayah tersebut segera merekomendasikan TPS itu untuk dilakukan PSU dan penghitungan ulang yang diserahkan kepada KPU setempat dan pihak- pihak terkait lainnya, hari ini,” tegasnya.

Nazil menjelaskan, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 112 ayat 2 huruf e serta PKPU 8 tahun 2018  sebagaimana telah disempurnakan dalam PKPU 18 tahun 2020 pasal 60 hingga pasal 80 tentang wewenang, prosedur dan substansi pelaksanaan PSU dan penghitungan suara ulang, maka pelaksanaannya dilakukan empat hari setelah hari pemungutan suara. 

“Untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, DPTTB TPS tersebut dilarang ikut memilih di TPS PSU tersebut,” imbuhnya. 

Nazil mengimbau, kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan konvoi apalagi merayakan euforia kemenangan yang berlebihan. “Tunggu penetapan hasil pilkada oleh KPU setempat yang dijadwalkan hari Sabtu 26 Desember 2020. Mari kita kawal hasil Pemilukada ini dengan baik dan siapapun yang terpilih merupakan suara murni aspirasi rakyat,” tandas Nazil. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.