SORONG, Beritaaktual.co – Kejaksaan Negeri Sorong dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, telah menerima laporan pembangunan ratusan rumah KPR bersubsidi, di 2 lokasi, yaitu di jalan Petrogas kilometer 17,5 dan jalan Pemakakan Umum kilometer 10 kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang diduga mangkak.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Khusnul Fuad saat dikonfirmasi mengakui, pihaknya sudah menerima laporan proyek mangkrak, pembangunan KPR bersubsidi tersebut. Kata dia, laporan masyarakat itu, berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit likuidasi perumahan atau KPR, ke direktur PT Jaya Molek Perkasa, S-T-D alias Linda oleh PT Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek, tahun 2016-2017. Yang mana, laporan tersebut dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dari hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, diketahui laporan tersebut sudah ditanggapi Kejaksaan Tinggi.
“Kalau melihat laporan memang betul ada laporan masyarakat berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit likuidasi perumahan atau KPR pada PT Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek, tahun 2016-2017 namun ternyata si pelapor memasukkan 2 laporan, pertama dimasukkan ke Kejaksaan Negeri Sorong, yang kedua di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Saya coba berkoordinasi dan memang di Kejaksaan Tinggi sendiri sudah ditanggapi. Mengenai perkembangan laporan tersebut, kami tidak bisa berkomentar banyak, tetapi laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat.” jelas Khusnul Fuad.
Dari data yang berhasil dihimpun, kurang lebih 385 unit rumah yang belum selesai dibangun, oleh kontraktor PT Jaya Molek Perkasa, di 2 lokasi tersebut.
Pembangunan ratusan unit rumah KPR ini, disinyalir menelan dana kurang lebih 73 miliar rupiah. Modus yang digunakan PT Jaya Molek Perkasa, untuk memperoleh kredit dari bank Papua cabang pembantu Kumurkek, kabupaten Maybrat, adalah menggunakan data visual. Dari lokasi KPR lain yang sudah rampung. Data ini kemudian diajukan sebagai syarat pencairan dana, dari bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek. (A.J).