SORONG, BeritaAktual.co – Rencana aksi demo terkait kinerja Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad yang dimotori Koalisi Tim Deklarator Presidium dan Percepatan Provinsi Papua Barat Daya rencananya akan berlangsung tanggal 15-17 Maret 2023, maklumat ini tercantum dalam selebaran yang dibagikan melalui jejaring pesan Whatsapp.
Menyikapi agenda tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menegaskan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Daya yang diketuai Jois Kambu Selasa (14/03/23) dengan tegas menyatakan sikap untuk tidak terlibat dalam aksi demo damai yang akan digelar pada besok (red. Rabu).
Dihadapan awak media Jois menuturkan Kepengurusan KNPI mulai tingkat kota/kabupaten di seluruh Provinsi Papua Barat Daya tidak akan terlibat dalam aksi demo tersebut, dan apabila ada dan terbukti anggota KNPI ikut serta dalam aksi tersebut, maka aksi yang dilakukan tidak mewakili organisasi melainkan mutlak dari individual.
“Kalaupun ada kader KNPI yang ikut terlibat dalam aksi demo itu, maka itu adalah pribadi atau personal,” tegas Jois Kambu. Selasa (14/03/23).
Lanjut Jois menambahkan pernyataan sikap penolakan atau tidak keikutsertaan KNPI berdasarkan sejumlah pertimbangan diantaranya, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad baru menjabat selama 3 bulan, tentunya masih menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga kelembagaan.
Kedua, dari aspek pendirian sampai sejauh ini anggaran untuk Provinsi Papua Barat Daya yang berasal dari pemerintahan pusat masih belum dikucurkan hingga ke daerah. Ketiga penyerahan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (DP3) mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) masih harus memenuhi sejumlah tahapan dan undang-undang yang berlaku selama proses peralihan suatu provinsi atau pemerintahan baru.
Sehingga KNPI menilai aksi yang digelar hendaknya dipertimbangkan kembali khususnya menyangkut 3 indikator yang dijabarkan tersebut. “Terlihat tidak ada sesuatu yang sifatnya terlalu urgensi, dan terlalu darurat, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan demonstrasi, untuk meminta kepada presiden, mengevaluasi kinerja penjabat gubernur PBD. Penjabat Gubernur PBD dinilai selalu menyambut baik serta selalu berkomunikasi Intens dengan tim pejuang, baik dari tim presidium Papua Barat Daya, tim Percepatan Pemekaran PBD maupun tim deklarator “ tutupnya. [jsy]