RAJA AMPAT, BeritaAktual.co – Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Raja Ampat menggelar sidang paripurna dalam rangka penetapan dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022, berlangsung di Ruang Sidang kantor DPRK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jumat, (26/5/2023) malam.
Rapat paripurna kedua masa sidang pertama itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK, Charles A. Imbir bersama Wakil Ketua I, Reinold M. Bula dan Ketua, Abdul Wahab Warwey serta sejumlah anggota DPRK Raja Ampat lainnya.
Sidang yang berjalan kurang lebih 3 (tiga) jam itu, sebanyak 4 (empat) Fraksi DPRK Raja Ampat menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022. Keempat fraksi tersebut, yakni Fraksi Gas (Gerindra, PAN, dan PKS), Fraksi Demokrat, Fraksi Nurani Nasional (Hanura dan NasDem) dan Fraksi Golkar.
Tidoris Kapisa juru bicara Fraksi Nurani Nasional dalam pembacaan akhir fraksi, mengaku yakin bahwa semua kebijakan pemerintah akan dikontrol dan memberikan kajian dan pendapat. Hal itu guna melancarkan roda pemerintahan daerah kabupaten Raja Ampat dimasa yang akan datang.
“Kami (Nurani Nasional) yakin semua kebijakan pemerintah akan kami kontrol dan memberikan kajian dan pendapat guna melancarkan roda pemerintah kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.
Disamping itu Tidoris juga memaparkan pandangan akhir fraksi Nurani Nasional sebanyak 17 poin direkomendasikan kepada pemerintah daerah Raja Ampat sebagai, yakni;
- Pemerintah daerah menempatkan putra putri Raja Ampat yang telah selesai kuliah PGSD ke sekolah sekolah di kabupaten Raja Ampat.
- Fraksi Nurani Nasional meminta Bupati segera mengevaluasi setiap kepala OPD yang laporan realisasi anggaranya tak sesuai peruntukannya.
- Dalam penyusunan program kegiatan, Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan serius memberikan insentif kepada petugas medis baik rumah sakit dan puskesmas.
- Fraksi Nurani Nasional meminta Bupati segera mengevaluasi pajak pajak daerah yang belum terbayarkan terutama beberapa resort sampai saat ini belum menyetor pajak.
- Pemerintah daerah melalui dinas terkait menyelesaikan bangunan sekolah di kampung Abidon dan rumah guru di Warwanai serta mencari solusi agar proses belajar mengajar tidak menggunakan balai kampung Satu Korano.
- Pemerintah daerah Raja Ampat serius dalam membentuk BLUD RSUD.
- Pemerintah daerah segera memberi nomor pada Peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan oleh DPRK yakni Perda tentang pembagian bagi hasil tambang.
- Pemerintah daerah menelusuri dan melaksanakan bagi hasil tambang nikel di Kampung Gag untuk kepentingan masyarakat adat dan sekitarnya.
- Pemerintah daerah segera menyelesaikan tambatan perahu di Kampung Meosbekwan distrik kepulauan Ayau.
- Pemerintah daerah membuat Perda Pendidikan.
- Pemerintah daerah membuat Perda Pemanfaatan dana Otsus.
- Pemerintah daerah melakukan sosialisasi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 dan 107.
- Fraksi Nurani Nasional mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan kepala kampung serentak di tahun 2023.
- Pemerintah melalui dinas terkait untuk mendata dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Raja Ampat.
- Pemerintah daerah melalui dinas terkait mendata dan menurunkan angka stunting (gizi buruk).
- Pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pemetaan terhadap kewenangan provinsi yang memungkinkan, membantu usaha masyarakat dan penerimaan PAD melalui surat keterangan asal, mutiara di dinas perikanan dan potensi lainnya.
- Mendorong percepatan pembangunan bandara Kampung Gag. [DAV]