KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Penyelesaian Tunggakan dan Kerlanjutan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dihadiri oleh sejumlah kepala daerah termasuk oleh Pj Walikota Sorong George Yarangga bertempat di hotel Mercure Kemayoran Jakarta. Rabu (26/07/23).
Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua untuk segera membayar tunggakan beasiswa SUP paling lambat 11 Agustus 2023 dan setelah itu melaporkannya kembali kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (SE BPP).
“Saya harap hari ini menjadi rapat terakhir setelah kita melakukan rapat kurang lebih kalau dihitung ada 24 kali membahas terkait penyelesaian beasiswa unggul papua dan kiranya dapat diselesaikan sesuai kesepakatan bersama yakni paling lambat tanggal 11 Agustus 2023,” ucap Wamendagri Jhon Wempi Wetipo.
Wempi mengungkapkan, dari data Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, ada 3.171 Mahasiswa Penerima beasiswa SUP. Namun data ini perlu kembali dicocokan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengetahui secara real jumlah mahasiswa yang masih aktif kuliah.
Terkait masalah pendanaan, lanjut Wempi Pemerintah Provinsi dapat menggunakan SILPA Dana Otsus untuk membayar beasiswa SUP Tahun anggaran 2023. Untuk selanjutnya didukung oleh Pemerintah daerah Kota kabupaten setempat.
Kepada media ini, Pj Walikota Sorong George Yarangga mengungkapkan demi mendorong peningkatan akses dunia pendidikan, Pemerintah Kota Sorong bersama Provinsi Papua Barat Daya menyatukan persepsi dan komitmen menuntaskan permasalahan tersebut khususnya di lingkup pemerintahan setempat.
“Secara intern telah kami bahas masalah tersebut bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya usai evaluasi, pemaparan dan hasil komitmen bersama dengan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo,” kata Yarangga.
Untuk kota Sorong sendiri tambah Yarangga, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa SUP sebanyak 15 orang yang saat ini berkuliah di dalam negeri sedangkan 8 orang lainya berkuliah di luar negeri, dimana dalam komitmen tersebut menyepakati tahun 2023 akan dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedangkan pada tahun 2024 seluruh pembiayaan akan menjadi tanggungan antara kota/kabupaten dan Provinsi dengan persentase 60 persen menjadi tanggungan Provinsi Papua Barat Daya dan 40 persen diselesaikan oleh kota/kabupaten yang ada di bawah lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
“Demi mewujudkan cita-cita anak bangsa dan penerus masa depan, kami Pemerintah Kota Sorong pada khususnya siap, melakukan berbagai upaya mewujudkan hal tersebut tentunya sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, kalau memang bisa dibantu kenapa tidak . langsung kita action aja” tutup Pj Walikota Sorong George Yarangga. [ARY]