Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo.
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyoroti lemahnya data produksi daerah berupa bahan baku pertanian, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam proses hilirisasi.
Bahkan, dalam rapat bersama dinas teknis, DPRD Provinsi Maluku tidak mendapatkan informasi yang pasti, terkait dengan kapasitas produksi maupun kebutuhan pasar lokal.
“Kita tidak tahu berapa stok bahan baku, yang kita miliki. Data dari dinas masih bersifat asumsi, bukan angka riil. Ini sangat menyulitkan, dalam menyusun kebijakan pembangunan sektor pertanian yang tepat,” tegas Wajo kepada wartawan, di Ambon, Kamis (15/5/2025).
Untuk itu Komisi II, kata Wajo, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk membuka ruang yang lebih luas, dalam mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan di Maluku.
Dia menilai hilirisasi penting, guna meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas pasar lokal, serta mendorong kesejahteraan petani.
Ia juga menyoroti komoditas unggulan di Maluku, seperti kelapa yang hingga kini masih dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah, lantaran tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa.
“Jika ada satu pabrik di Maluku, maka kita tidak perlu lagi mendatangkan produk turunan dari luar. Hasil produksi kita, bisa diolah dan dipasarkan langsung di Maluku,” kata dia.
Dia kemudian mencontohkan Provinsi Maluku Utara (Malut), yang telah berhasil mengembangkan industri pengolahan santan. Bagi dia, langkah serupa seharusnya dapat segera diimplementasikan di Maluku, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar daerah.
Tak hanya sektor pertanian, Wajo juga menyoroti lemahnya data kebutuhan energi rumah tangga, seperti minyak tanah. Ketidakakuratan data, berdampak pada buruknya perencanaan distribusi energi hingga potensi kelangkaan.
Saat ini, menurut dia, sejumlah hasil pertanian utama Maluku, seperti kelapa, cokelat, dan kelapa sawit, masih terbatas pemasarannya pada pasar lokal dan domestik.
Tanpa langkah strategis dari pemerintah daerah, maka dalam membangun industri hilir, potensi besar sektor ini dipastikan akan terus terhambat.
“Menurut saya, sudah saatnya pemerintah serius, dalam membangun industri pengolahan berbasis komoditas lokal, agar daya saing pertanian Maluku dapat meningkat,” pinta Wajo.
Tentang penulis
