AMBON, BeritaAktual.co – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Welhem Daniel Kurnala mengaku, ada sejumlah kendala yang menjadi hambatan utama, antara lain keterbatasan anggaran serta kebijakan pemerintah pusat, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang dinilainya kurang berpihak pada Maluku.
Hal inilah yang menyebabkan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath belum menunjukan prestasi yang bisa dibanggakan.
Demikian disampaikan Kurnala kepada wartawan, di Ambon, Senin (14/7/2025), setelah menyikapi banyaknya kritikan yang mulai bermunculan, memasuki 100 hari masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dikenal dengan akronim Lawamena itu.
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah, perubahan Undang-Undang Kelautan yang membatasi kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut.
“Padahal laut adalah sumber pendapatan utama kita di Maluku. Gubernur saat ini tengah memperjuangkan, agar Maluku kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 23, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah,” tegas dia.
Dia juga meminta publik untuk bersabar, memberikan waktu kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, untuk bekerja dan menuntaskan konsolidasi birokrasi.
“Banyak pihak menilai kinerja pasangan pemimpin ini belum menunjukkan capaian berarti. Untuk itu, biarkan Pak Gubernur bekerja keras dulu selama satu tahun. Lobi-lobi ke pusat tidak semudah yang dibayangkan,” kata Kurnala.
Namun begitu Kurnala menilai, hingga kini belum tampak realisasi konkret dari program-program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Selain itu menurut Kurnala, proses seleksi pejabat di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kini dilakukan secara ketat sangatlah baik, untuk memastikan kompetensi pejabat sesuai kebutuhan pemerintahan.
Lebih lanjut Kurnala menyatakan, DPRD Maluku yang beranggotakan 45 orang, aktif menyuarakan aspirasi daerah ke berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta.
Ia berharap, upaya ini dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat, demi kepentingan masyarakat Maluku.
Selain sektor kelautan, Kurnala juga menyoroti potensi kekayaan sumber daya alam Maluku, termasuk di bidang pertambangan, yang dinilainya belum dikelola secara optimal
“Potensi kita sangat besar. Tapi semua itu butuh waktu dan pendekatan yang tepat. Untuk itu, saya mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif. Masih banyak hal yang harus didiskusikan, tapi mari beri ruang bagi Gubernur untuk membuktikan kinerjanya,” tutup Kurnala.
Tentang penulis
