KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UMKM menggelar Fasilitas peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel kota Sorong, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan mengusung tema “Peran strategis Standar Nasional Indonesia (SNI ), dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Provinsi Papua Barat Daya.
Asisten II Setda Provinsi PBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Jhony Way, S.Hut., M.Si, menyampaikan, Standar Nasional Indonesia (SNI) bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan tolak ukur kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.
“Kita tidak bisa lagi menutup mata. Barang tanpa SNI sangat berisiko. Contoh helm, makanan, hingga beton , jika tidak standar, bukan hanya kualitasnya diragukan, tapi juga bisa membahayakan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan nasional, minimal 30 persen dari belanja APBD harus menggunakan produk dalam negeri. Artinya, pemerintah daerah wajib memastikan produk lokal memenuhi standar agar bisa masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara, Kadis Koperasi dan UMKM PBD, Suardi, menjelaskan, bahwa pihaknya kini aktif menjalin komunikasi dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) untuk membantu UMKM lokal yang ingin mengurus sertifikasi.
“Kita paham pelaku usaha belum banyak yang tahu soal proses ini. Makanya pemerintah hadir sebagai penghubung. Kita dampingi dari awal hingga surat menyurat, uji mutu, sampai siap disertifikasi,” ujarnya.
Namun demikian, salah satu kendala besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah minimnya data valid mengenai jumlah dan jenis UMKM di wilayah Papua Barat Daya. Banyak dinas di kabupaten/kota belum memberikan data yang dibutuhkan.
“Kami ini masih provinsi baru. Pendataan masih jadi tantangan utama. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa menyusun strategi yang tepat. Kita butuh dukungan semua pihak,” tegas Jhony.
Meski begitu, semangat pemerintah tidak surut. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari program jangka panjang penguatan ekosistem UMKM berbasis kualitas dan standar nasional.
“Dengan keberpihakan nyata dari pemerintah dan dukungan dari lembaga teknis, UMKM Papua Barat Daya diyakini mampu naik kelas dan menembus pasar nasional dengan produk-produk yang aman, berkualitas, dan bersertifikat SNI,” tutupnya. (Mar)
Tentang penulis
