Kegiatan FGD Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang berlangsung di ruang rapat Vlisingen, Rabu (1/10/2025).
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, program strategis nasional 3 juta rumah murah, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membantu rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sendiri berkomitmen, untuk menyukseskan program strategis nasional, yang prakarsai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini.
Demikian disampaikan Wali Kota, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang berlangsung di ruang rapat Vlisingen bersama pihak terkait yakni, BP-Tapera, Bank BTN, dan Developer, Rabu (1/10/2025).
“Pemkot Ambon bertanggung jawab penuh, untuk memastikan program ini berjalan dengan sukses. Kita mendapat kuota pembangunan sebanyak 470 unit rumah, dengan waktu efektif tiga bulan. Memang ini tidak akan mudah, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, bank penyalur, hingga masyarakat,” kata Wali Kota.
Ia menjelaskan, program ini hadir dengan tiga tujuan utama, yakni mengurangi backlog perumahan di Indonesia, khususnya kesenjangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan masyarakat.
Kemudian, lanjut Wali Kota, menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk rumah subsidi, dan memastikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik ASN maupun pekerja informal.
“Mengacu pada Permendagri BUMN Nomor 5 Tahun 2025, penerima manfaat program rumah murah ditentukan berdasarkan penghasilan, dengan rincian belum menikah maksimal Rp 9 juta/bulan, dan yang sudah menikah maksimal Rp 11 juta/bulan,” ujar dia.
Wali Kota menyebut, sasaran utama program ini adalah pedagang kecil, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang kesulitan membangun rumah sendiri.
Untuk mempercepat realisasi, maka Pemkot Ambon telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembebasan persetujuan bangunan gedung (PBG/IMB), khusus program ini.
“Semua perizinan gratis, tidak dibebankan kepada siapapun. Ini komitmen pemerintah daerah, agar program segera berjalan,” sebut Wali Kota.
Selain itu,dia mengarahkan agar pembangunan rumah dibagi secara merata.
“Kalau ada developer mau bangun 100, 50, atau 10 unit rumah, silakan. Yang penting target 470 unit rumah bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut Wali Kota menambahkan, program rumah murah MBR tidak sepenuhnya gratis. Masyarakat tetap menanggung uang muka dan cicilan.
Namun, dengan tenor panjang hingga 20 tahun, sehingga lebih terjangkau. “Yang terpenting manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dengan keterlibatan pengembang, pemilik lahan, Bank BTN sebagai mitra resmi, BPK Peradangan, serta Pemkot Ambon, Wali Kota optimis program ini dapat terealisasi sesuai target.
“Kami berharap kolaborasi ini berjalan baik. Program ini bukan hanya proyek perumahan, tapi wujud nyata perhatian Presiden kepada masyarakat kecil. Ambon harus jadi bagian dari keberhasilan program nasional ini,” harap Wali Kota.
Tentang penulis
