Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian dokumen RAPBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026, yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (27/11/2025). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Penyerahan RAPBD tahun anggaran 2026 ini dilakukan, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian dokumen RAPBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026, yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (27/11/2025).
RAPBD 2026 menjadi sorotan utama karena di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengandalkan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Gubernur dalam pidatonya menjelaskan, bahwa penyusunan RAPBD 2026 telah melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2024-2029, dan RKPD Tahun 2026, pemerintah daerah juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan sebelumnya.
Secara garis besar, RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 memiliki struktur sebagai berikut:
– Pendapatan Daerah: Rp 2,52 triliun
– Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 740,29 miliar (Ditargetkan meningkat melalui optimalisasi sektor perikanan, pariwisata, pertambangan, dan retribusi daerah)
– Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,78 triliun (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat)
– Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 3,25 miliar
– Belanja Daerah sebesar Rp 3,89 triliun
– Belanja Operasi sebesar Rp 2,17 triliun (Gaji pegawai, pemeliharaan kantor, dan biaya operasional lainnya)
– Belanja Modal sebesar Rp 1,50 triliun (Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya)
– Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 miliar (Untuk penanganan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya)
– Belanja Transfer sebesar Rp 265,47 miliar (Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, dana desa, dan bantuan sosial lainnya)
– Pembiayaan Daerah
– Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 1,50 triliun (Pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan sumber-sumber pembiayaan lainnya)
– Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 136,67 miliar (Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang)
Gubernur mengaku, target PAD sebesar Rp 740,29 miliar merupakan tantangan yang tidak mudah. Namun, ia optimis bahwa target tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru.
“Pengembangan sektor pariwisata: Mempromosikan potensi pariwisata Maluku, meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, dan menarik investasi di sektor pariwisata,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, seperti perikanan dan pertambangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Peningkatan investasi daerah, dan mendorong investasi swasta dan asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tandas dia.
Tentang penulis
