Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Lambatnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku tidak lepas dari keterlambatan penginputan usulan proyek, melalui sistem aplikasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Maluku.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (6/2/2026).
Dia mengaku, kendala ini terungkap setelah Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alhidayat, sistem pembangunan infrastruktur saat ini telah beralih ke platform digital yang berlaku secara nasional, dengan penetapan batas waktu yang tidak dapat ditawar.
“Salah satu faktor utama mengapa pembangunan infrastruktur di Maluku terkesan lambat adalah karena usulan dari berbagai kabupaten dan kota sering terlambat masuk ke dalam sistem aplikasi. Semua proses sekarang sudah terstandarisasi secara nasional, jadi tidak ada kelonggaran waktu,” jelasnya dia.
Alhidayat mengatakan, seluruh pemerintah daerah di Maluku harus lebih aktif dan disiplin, dalam mengelola proses administrasi ini.
Jika ditemui kendala teknis pada sistem saat penginputan, pihak terkait diimbau untuk terus mencoba hingga usulan berhasil terdaftar.
“Kita tidak bisa menyalahkan sistem, karena seluruh daerah di Indonesia menggunakan yang sama. Yang dibutuhkan adalah, sikap proaktif dari setiap pemerintah kabupaten dan kota agar tidak melewatkan kesempatan pembangunan,” tegasnya.
Selain masalah penginputan usulan, Alhidayat juga menyampaikan kekhawatirannya terkait ketidakhadiran sejumlah kepala dinas terkait dalam rapat evaluasi pembangunan yang baru saja digelar, beberapa waktu lalu.
Khususnya dari Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, yang tidak menghadiri rapat tanpa memberikan pemberitahuan resmi sebelumnya.
“Kami sangat menyesalkan hal ini, karena rapat evaluasi ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan daerah, sehingga harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja,” tutupnya.
Tentang penulis
