Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu menegaskan, setiap proyek pembangunan yang akan diusulkan ke berbagai tingkat pemerintahan harus memberikan kontribusi nyata, terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Maluku.
Menurutnya, fokus pembangunan tidak boleh hanya pada pembuatan infrastruktur fisik, melainkan harus dirancang sedemikian rupa, agar mampu menggerakkan roda ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup warga.
“Yang menjadi tujuan utama adalah, agar proyek-proyek ini membawa implikasi positif bagi ekonomi rakyat. Jangan sampai hanya sekadar membangun tanpa ada manfaat yang dirasakan secara luas, melainkan harus ada efek pengganda yang membuat banyak orang mendapatkan keuntungan,” ujar Halimun, saat dihubungi dari Ambon, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, selama ini terdapat kendala krusial dalam proses perencanaan, yakni rendahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku.
Kondisi ini menyebabkan perencanaan sering tidak terkoordinasi dengan baik. Salah satunya, karena keterbatasan akses terhadap data yang akurat dari dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota.
“Kami sebagai anggota DPRD provinsi seringkali harus menyusun usulan pembangunan ke Kementerian maupun Komisi V DPR RI, dengan informasi yang terbatas. Banyak data penting yang tidak bisa kami dapatkan dari daerah, sehingga akhirnya terjadi kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Halimun mendorong, agar dilakukan koordinasi berkala dan terstruktur antara semua pihak terkait.
Tujuan utamanya adalah, untuk mengintegrasikan data pembangunan serta menyelaraskan visi, dan prioritas antar tingkatan pemerintah.
Hal ini semakin penting, mengingat kebijakan pengusulan proyek ke pusat ke depan akan lebih menitikberatkan pada kondisi aktual di lapangan, dan rekomendasi resmi dari gubernur.
“Kita harus waspada agar usulan-usulan pembangunan dari Maluku tidak mengalami kendala, akibat kurangnya sinkronisasi. Jika tidak ada koordinasi yang baik, risikonya adalah usulan tidak mendapatkan rekomendasi, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi adalah kunci sukses agar seluruh usulan pembangunan memiliki arah yang sama dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan demikian, lanjut Halimun, usulan yang diajukan ke pemerintah pusat akan lebih realistis, tidak berlebihan, dan memiliki urutan prioritas yang jelas.
“Perlu ada kesempatan untuk berkumpul bersama, mendengar langsung apa saja kebutuhan utama di masing-masing daerah, serta memahami dasar pertimbangan di balik setiap usulan proyek yang diajukan,” tambahnya.
Halimun juga mengajak, agar setiap usulan pembangunan dari tingkat kabupaten/kota dapat disampaikan secara resmi kepada DPRD Provinsi Maluku sebelum diajukan lebih lanjut.
Dengan demikian, lembaga legislatif provinsi dapat memiliki pemahaman yang komprehensif, dan menjadi dasar bersama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah Maluku.
“Sehingga kami dapat turut serta dalam memastikan, bahwa setiap proyek yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandas dia.
Tentang penulis
