KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Gubernur Elisa Kambu telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Senin (9/2/2026) di kantor Gubernur Kota Sorong.
Nama-nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik :
1. Yakob M Karet Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. George Yarangga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Jhony Way Kepala Dinas Kehutanan
4. Atika Rafika Asisten Administrasi Umum
5. Suroso Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Yusdi Nurdin Lamatenggo Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Julian Kelly Kambu Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Viktor F Solossa Asisten Perekonomian dan Pembangunan
9. Menase Jitmau Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
10. Rahman Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Vicente Campana Bay Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
12. Adolof Kambuaya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Yakobus Tandung Pabimbin Kepala Dinas Perhubungan
14. Absalom Solossa Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
15. Bernadus Asmuruf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Sellvyana Sangkek Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17. Irma Riyani Soelaiman Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18. Eksan Musaad Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
19. Novianti Briansyah Zulkarnain Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
20. Anhar Akib Kadar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
21. Eltje Salomina Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa proses pelantikan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku dan tidak terkait dengan kepentingan pribadi maupun balas jasa politik.
Ia menekankan pentingnya keberadaan pejabat yang mampu dan profesional untuk kemajuan organisasi, sehingga kinerja mereka akan dievaluasi secara ketat.
“Salah satu perubahan penting tahun ini adalah penilaian SKP yang tidak lagi hanya ditandatangani, tetapi saya yang langsung menilai. Pejabat yang baru dilantik harus bekerja dengan baik. Dengan begitu, ada alasan yang kuat untuk melakukan pergantian atau bahkan menonjobkan pejabat,” jelasnya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dan diperlukan untuk menyegarkan organisasi, meskipun dalam proses penataan jabatan .
Tentang penulis
