SORONG,BeritaAktual.co – Tokoh intelektual Papua, Julian Kelly Kambu, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) harus bergeser dari sekadar pendekatan finansial menjadi penguatan kebijakan yang nyata dan berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, selama ini Otsus terlalu didominasi oleh aspek pendanaan, namun sisi kebijakan dan pelimpahan kewenangan belum terlihat optimal. Ia menilai konsep desentralisasi asimetris belum sepenuhnya dirasakan karena pengambilan keputusan masih bersifat sentralistik.
“Selama ini kita bicara Otsus seolah hanya soal uang. Padahal yang lebih penting adalah kebijakan. Kalau kebijakannya masih tersentralisasi, maka tujuan Otsus sulit tercapai,” ujar Kelly.
Transparansi dan Rasa Memiliki
Kelly mendorong pemerintah pusat agar lebih transparan dalam mempublikasikan penggunaan dana. Setiap proyek pembangunan harus mencantumkan secara jelas bahwa itu bersumber dari dana Otsus agar timbul rasa memiliki di kalangan masyarakat.
Minim Peran OAP di Pusat
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam jabatan strategis di tingkat nasional. Hingga saat ini, hampir tidak ada perwakilan OAP yang menduduki posisi eselon satu di kementerian. Hal ini dinilai menghambat rasa kepemilikan terhadap program pembangunan.
Usul Pelimpahan Kewenangan
Untuk memperbaiki hal tersebut, Kelly mengusulkan penyerahan sebagian kewenangan strategis kepada daerah, salah satunya perizinan di sektor kehutanan. Ia menilai Gubernur lebih memahami kondisi lokal sehingga seharusnya memiliki wewenang lebih besar, selama tidak bertentangan dengan aturan pusat.
Terakhir, ia mengingatkan agar evaluasi Otsus tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang mencapai ratusan triliun, melainkan dari dampak nyata kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(*/Mar)
Tentang penulis
