Rapat koordinasi TPID Kota Ambon bersama stakeholder dan distributor, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta mendorong penguatan integrasi data antar instansi, sebagai langkah strategis mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok. Dengan informasi yang akurat dan saling terhubung, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kenaikan harga, serta mengambil langkah pengendalian lebih dini.
Menurutnya, pemantauan harus dilakukan berdasarkan informasi riil mengenai pasokan, harga komoditas, serta kelancaran distribusi sehingga potensi gejolak harga dapat diketahui sejak dini.
Penegasan tersebut disampaikan Wawali dalam sambutannya, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) Kota Ambon bersama stakeholder dan distributor, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Wawali memperkenalkan aplikasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon), sebuah sistem digital yang dikembangkan, untuk mengintegrasikan informasi pasokan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan distribusi barang.
Ia menjelaskan, keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi kelangkaan komoditas maupun kenaikan harga, sebelum kondisi tersebut memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat.
“Dengan hadirnya SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan semata, dalam membaca kondisi pasar. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah, untuk mengidentifikasi potensi kelangkaan barang, mendeteksi lonjakan harga, serta memberikan peringatan dini atau early warning system,” ungkapnya.
Wawali mengatakan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengendalian inflasi harus diikuti dengan komitmen seluruh pihak, untuk menyediakan informasi yang akurat dan memperbaruinya secara berkala.
Sebab, aplikasi tersebut tidak dapat berjalan optimal, apabila hanya mengandalkan data dari satu atau dua instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok di Kota Ambon.
Dalam sistem tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan mendukung aspek keamanan informasi, perlindungan data, serta keandalan sistem aplikasi. Bank Indonesia Wilayah Maluku berperan dalam memberikan analisis perkembangan inflasi dan pemetaan risiko logistik, terutama mengingat karakteristik wilayah Maluku yang terdiri atas daerah kepulauan.
Sementara Perum BULOG Kanwil Maluku diharapkan, menyediakan informasi mengenai stok dan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung langkah intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis.
Dukungan juga diperlukan dari Pelindo Regional 4 Ambon melalui penyediaan data aktivitas bongkar muat, pergerakan kontainer, dan arus peti kemas di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Informasi tersebut penting, untuk mengetahui kelancaran arus masuk barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, BPS Kota Ambon diharapkan berkontribusi melalui penyediaan data statistik resmi, termasuk perkembangan inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketenagakerjaan, serta indikator strategis lainnya.
Faktor cuaca dan kondisi perairan juga menjadi perhatian dalam sistem pemantauan tersebut. Karena itu, informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon mengenai prakiraan cuaca, gelombang laut, arah dan kecepatan angin sangat dibutuhkan, untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan transportasi laut yang dapat memengaruhi distribusi barang.
Tidak hanya instansi pemerintah, Wawali turut meminta distributor, agar berperan aktif memberikan pembaruan informasi mengenai stok, dan harga komoditas pangan utama.
Menurutnya, keterbukaan distributor dalam menyampaikan data menjadi salah satu faktor penting, untuk memastikan informasi yang tersaji dalam aplikasi sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya.
“Seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama. Data stok dan harga harus diperbarui secara berkala dan akurat, sehingga informasi yang tersedia benar-benar dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.
Wawali juga meminta seluruh anggota TPID memanfaatkan dasbor terintegrasi SIKENDALI AMBON, sebagai sarana pemantauan dan koordinasi. Dengan demikian, setiap perkembangan harga maupun potensi gangguan pasokan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur.
Ia berharap, penerapan sistem tersebut dapat mengubah pola kerja TPID Kota Ambon dari yang sebelumnya cenderung merespons persoalan setelah terjadi menjadi lebih proaktif, melalui deteksi dan pencegahan sejak dini.
Wawali menegaskan, SIKENDALI AMBON tidak boleh hanya menjadi aplikasi yang digunakan, untuk menampilkan kumpulan informasi. Lebih dari itu, sistem tersebut harus menjadi instrumen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
“Dengan dukungan data yang terintegrasi serta partisipasi seluruh stakeholder, kami berharap, pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih terarah, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok bagi Masyarakat,” harap Wawali.
Tentang penulis
