
Rapat paripurna DPRD Kota Ambon dengan agenda penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan, yang berlangsung di ruang rapat parpurna DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena meminta seluruh program yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar diarahkan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mengejar realisasi belanja.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota dalam pidatonya, saat rapat paripurna DPRD Kota Ambon dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan, yang berlangsung di ruang rapat parpurna DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengajukan rancangan belanja daerah tahun 2027 sebesar Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,141 triliun. Jumlah tersebut berkurang 16,77 persen, dibandingkan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1.332 triliun.
Menurut Wali Kota, perubahan besaran anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Justru, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah semakin cermat menentukan kegiatan yang benar-benar memberikan hasil bagi pembangunan.
Ia menjelaskan, APBD memiliki kedudukan strategis karena menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan dan visi pembangunan pemerintah ke dalam program yang dapat dirasakan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program nyata, yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah, kemampuan pemerintah memastikan alokasi tersebut tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam penyusunan rancangan APBD 2027, pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, pencapaian kinerja, kebijakan nasional, serta dampak pembangunan daerah.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Ambon pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.167.823.088.845. Angka ini mengalami penurunan 1,95 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1.190.556.282.597. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261.056.114.119 dan pendapatan transfer sebesar Rp906.766.974.702,29.
Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp1.141.073.088.845, pemerintah mengalokasikannya ke dalam empat kelompok belanja. Belanja operasi memperoleh porsi terbesar, yakni Rp973.994.373.806, disusul belanja modal Rp82.205.210.433, belanja tidak terduga Rp9.029.029.505, serta belanja transfer kepada pemerintah desa sebesar Rp75.846.245.000.
“Struktur tersebut menunjukkan, bahwa belanja operasi masih mendominasi kebutuhan anggaran daerah. Adapun belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fisik, dan pengadaan aset pemerintah direncanakan sebesar Rp82,2 miliar,” ungkap Wali Kota.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp1,1 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp56,85 miliar. Di luar persoalan alokasi anggaran, Wali Kota juga menyoroti sejumlah tantangan ekonomi yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan tahun 2027.
Pemerintah Kota Ambon menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,67 persen.
Wali Kota mengaku, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius. Bahkan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon masih tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Maluku.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah akan mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi produktif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, kemudahan perizinan dan pemberian insentif investasi, percepatan realisasi belanja pemerintah, serta pengembangan pariwisata dan UMKM.
“Selain itu, kreativitas dan kontribusi badan usaha milik daerah juga diharapkan, semakin berkembang sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Ambon,” harap dia
Pada aspek pengendalian inflasi, pemerintah akan melanjutkan strategi yang bertumpu pada empat langkah utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan, bahwa arah pembangunan Kota Ambon pada 2027 difokuskan pada akselerasi transformasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas aktivitas sektor produktif, mengoptimalkan potensi pariwisata, mendorong pertumbuhan UMKM, serta meningkatkan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, agar penyusunan program tidak hanya berorientasi pada kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran, tetapi harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi juga harus memberikan dampak yang seimbang terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, hingga perluasan lapangan pekerjaan.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah harus direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara tepat. Saya berharap, pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kota Ambon dapat berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat,” kata Wali Kota.
Ia menegaskan, anggaran yang nantinya disepakati harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan pembangunan daerah, sekaligus memastikan program pemerintah memberikan hasil yang terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Rancangan APBD tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Ambon, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.





