Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends.
AMBON, BeritaAktual.co – Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends menyatakan keprihatinan yang mendalam, atas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, khususnya terkait pemangkasan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.
Mercy menyebut, pemotongan anggaran berdampak langsung pada turunnya kualitas pelayanan publik, hilangnya program-program vital, dan melambatnya roda ekonomi daerah.
Dengan struktur wilayah yang tergolong 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Maluku sangat rentan terhadap kebijakan sentralistik seperti ini.
“Tanpa efisiensi saja kita sudah kewalahan. Apalagi sekarang, PAD minim, daya beli turun, ekonomi tidak berputar. Maluku bisa masuk jurang resesi,” tegas Mercy kepada wartawan, di Ambon, Senin (19/5/2025).
Dalam lima tahun terakhir, Maluku menerima lebih dari Rp120 triliun dana DIPA, namun angka kemiskinan tetap stagnan.
Mercy menilai, hal ini sebagai cerminan dari buruknya tata kelola anggaran yang sektoral, tidak integratif, dan penuh praktik pemborosan.
“Kalau dana sebesar itu dibagi rata ke 1,8 juta penduduk Maluku, mestinya kita sudah sejahtera. Tapi faktanya tidak, berarti ada yang salah,” jelasnya.
Menurutnya, perlu perubahan paradigma dalam penganggaran. Rencana pembangunan harus bersifat holistik dan menyeluruh, dari hulu ke hilir.
“Contohnya, sektor perikanan harus mencakup proses penangkapan, pengolahan, hingga ekspor. Pemerintah daerah juga harus menjunjung tinggi prinsip good governance, menolak praktek mark up, korupsi, dan pemborosan,” ujar dia.
Mercy mendorong pembentukan kerjasama strategis, antara pemerintah daerah dengan BUMN dan sektor swasta, untuk mengembangkan potensi laut, pertanian, dan sumber daya lainnya tanpa harus selalu menunggu dari pusat.
“Selain itu, rakyat harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun pengawas anggaran,” ujar dia.
Mercy juga menolak menjadikan stagnasi proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN), sebagai alasan keterpurukan sektor kelautan. Menurutnya, daerah harus tetap bergerak memanfaatkan potensi yang ada.
Untuk itu, Mercy menyerukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, DPRD, akademisi, LSM, dan masyarakat untuk mencari solusi atas ancaman krisis anggaran di Maluku.
“Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa keluar dari kemiskinan kalau kita bersatu,” tandas dia.
Tentang penulis
