KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi se-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (17/11/2025).
Workshop dengan tema “Perencanaan Kebutuhan dan Monitoring MIM Tools Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025” ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun perencanaan, kebutuhan alat kontrasepsi berbasis data serta analisis kebutuhan logistik dan distribusi alat kontrasepsi agar sistem suplai lebih efisien dan tepat sasaran.
Ketua panitia Workshop, Petrus Meokbun menjelaskan, perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi merupakan proses penting untuk memastikan ketersediaan alat yang cukup, dan berkualitas bagi pasangan usia subur. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang mengamanatkan pentingnya kegiatan fasilitasi, pembinaan, sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program Bangga Kencana.
Pelaksana Tugas (Plt,) Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Jan P.E.A. Kambu, menekankan, pentingnya pencatatan dan pelaporan yang baik melalui aplikasi MIMS Tausity serta aplikasi baru lainnya. Dengan demikian, distribusi alat kontrasepsi dapat berjalan lancar dan pada akhirnya dapat mencegah kematian maternal dan perinatal.
“Tujuannya, kalau kontrasepsi bisa berjalan dengan baik, kita paling tidak bisa mencegah yang namanya kematian maternal perinatal,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi di Papua Barat Daya sudah berjalan, namun perlu dioptimalkan lagi. Kendala yang sering dihadapi di lapangan adalah ketersediaan alat yang tidak mencukupi serta masalah tenaga yang tidak tetap.
“Beberapa permasalahan seperti tenaga juga tidak ada, tenaganya ada tapi tumpukan pekerjaannya satu orang tumpang tinggi kegiatan terus kemudian bisa juga mereka berubah-ubah, berubah tidak stand by di situ. Orang pindah-pindah, akhirnya program tidak bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pengelolaan alat kontrasepsi serta menghasilkan rekomendasi strategi dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota untuk pengelolaan alat kontrasepsi yang berkelanjutan.
“Selain itu, program Bangga Kencana diharapkan dapat memberikan perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta mendorong percepatan penurunan stunting di Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Tentang penulis
