Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel pagi, di Balai Kota pada Senin (24/11/2025).
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah efisiensi dengan memangkas Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini disampaikan langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel pagi, di Balai Kota pada Senin (24/11/2025).
Wali Kota menjelaskan, bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Saya sudah sampaikan, kemungkinan kita akan mengurangi TKD ASN. Pengurangan ini bukan karena kami tidak mendukung Bapak dan Ibu, tetapi semata-mata menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar dia.
Wali Kota menekankan, bahwa kebutuhan pembangunan di Ambon masih sangat besar, meliputi pembenahan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, hingga perbaikan lampu penerangan jalan. Minimnya anggaran memaksa pemerintah daerah, untuk bergerak dengan langkah efisiensi.
Sebagai kompensasi atas pemangkasan TKD, Pemkot Ambon menyiapkan sistem kerja bergilir. ASN akan bekerja tiga hari di kantor dan dua hari dari rumah (Work From Home atau WFH), yang akan bergantian setiap pekan. Pola ini dianggap sebagai cara, untuk menjaga efisiensi anggaran tanpa mengganggu kenyamanan pegawai.
“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kompensasi. Di kementerian dan pemerintah daerah lain juga dilakukan hal yang sama,” tegasnya.
Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Ambon, untuk memahami kondisi keuangan yang sedang dihadapi.
Ia mengaku, tidak ada kepala daerah yang ingin menerapkan kebijakan seperti ini, namun situasi fiskal pada tahun 2026 mengharuskan adanya penyesuaian, agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Bahkan, untuk kegiatan pelayanan publik saja kita akan mengalami kesulitan di 2026. Karena itu, skema yang memungkinkan akan kita tempuh supaya pembangunan tidak terhambat,” jelasnya.
Menurut dia, Pemkot Ambon akan segera membahas teknis implementasi sistem kerja bergilir dan pemotongan TKD dalam waktu dekat.
Lebih lanjut Wali Kota berharap, kondisi keuangan dapat membaik sehingga TKD dapat kembali normal pada tahun berikutnya.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara, untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tandas Wali Kota.
Tentang penulis
