Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian.
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku memberikan tanggapan positif terhadap keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang akan memutus kontrak kerja sama dengan PT Bumi Perkasa Timur (BPT), sebagai pengelola Ruko Mardika.
Bahkan, DPRD juga mengajak agar pihak terkait segera melaporkan ke aparat penegak hukum, jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam proses pengelolaan aset daerah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian menegaskan, bahwa langkah gubernur ini sangat tepat dan sejalan dengan harapan DPRD, untuk memperbaiki tata kelola aset daerah.
“Kita senang melihat gubernur mengambil keputusan tegas. PT BPT ternyata tidak mampu memberikan kontribusi optimal, bahkan pendapatan yang masuk ke kas daerah dari Ruko Mardika sangat minim, dibandingkan potensinya,” ujarnya kepada wartawan, di Ambon, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, selama masa pengelolaan oleh PT BPT, terlihat bahwa pengelolaan lebih cenderung mengejar keuntungan pribadi daripada manfaat daerah.
“Seolah-olah aset ini hanya untuk keuntungannya sendiri. Kalau begini, lebih baik diganti dengan pengelola yang lebih bertanggung jawab, dan peduli pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Yang menjadi sorotan utama adalah, tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melanggar hukum.
“Jika nanti ditemukan bukti bahwa PT BPT telah melanggar kewajiban atau melakukan tindakan ilegal, jangan ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Proses hukum harus berjalan, agar ada konsekuensi bagi yang salah,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa ketegasan ini merupakan langkah penting, dalam upaya pemberantasan praktik pengelolaan aset daerah yang tidak transparan.
“Aset daerah adalah milik semua warga, jadi harus dikelola dengan baik dan memberikan manfaat langsung. Kita berkomitmen, untuk menciptakan tata kelola yang bersih, dan laporan ke pihak berwajib adalah salah satu cara untuk mewujudkannya,” tandasnya.
Tentang penulis
