Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat mengklarifikasi kebijakan mudik gratis untuk periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 kepada wartawan di Ambon, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, usulan mudik gratis yang sebelumnya disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa langsung ke Kementerian Perhubungan telah melalui evaluasi, dan mengalami penyesuaian berdasarkan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.
“Kita bertemu di forum ini untuk membahas persiapan tahun baru, terutama terkait usulan mudik gratis yang sudah disampaikan Gubernur langsung ke Kementerian Perhubungan,” kata Malawat.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat dan evaluasi di Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan bahwa tiket mudik gratis hanya diberikan kepada kapal yang dikelola oleh perusahaan swasta murni, yang menerima anggaran subsidi dari pemerintah.
Sedangkan kapal Pelni yang berstatus Public Service Obligation (PSO), yang sudah memiliki alokasi anggaran pemerintah untuk melayani masyarakat, tidak lagi mendapatkan tiket gratis.
“Pelni sebagai PSO sudah ada anggaran pemerintahnya, jadi sebelumnya mereka memberikan subsidi. Tapi sekarang tiket gratisnya ditiadakan, dan diganti dengan diskon tiket sebesar 20 persen. Ini sudah diumumkan dalam paparan sebelumnya,” jelas Malawat.
Hal yang sama juga berlaku untuk kapal Sanur (Sabuk Nusantara 87 dan Sabuk Nusantara 33), yang beroperasi dengan subsidi penuh dari pemerintah.
Harga tiket kapal Sanur dirancang sangat terjangkau, yakni rute terjauh Ambon ke Dobo hanya sekitar Rp 90.000 hingga Rp 98.000, sedangkan rute lain hanya sekitar Rp 60.000.
“Kalau diberi lagi tiket gratis, itu akan menjadi double subsidi, jadi tidak dapat diizinkan,” tegasnya.
Menurut Malawat, tiket mudik gratis yang sebenarnya ada hanya diberikan kepada kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah, termasuk kapal layar mereka. Namun, kebetulan kapal ini belum melayani rute ke wilayah Maluku Tenggara seperti Tual dan Dobo.
“Jadi, saudara-saudara yang ada di Tual dan Dobo tidak bisa mendapatkan tiket gratis, tapi bisa memanfaatkan diskon 20 persen dari Pelni sebagai alternatifnya,” katanya.
Selain kebijakan tiket, Malawat juga menanggapi masalah keramaian di pelabuhan yang menyebabkan beberapa fasilitas seperti MCK tidak terlayani optimal. Ia menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Pelindo, dan General Manager PT. Pelni Cabang Ambon.
“Kami sudah bicara dengan Pak GM Pelni, dan dia sudah langsung memesan tenda, untuk menampung masyarakat yang transit atau bermalam di pelabuhan. Tujuannya adalah, agar masyarakat yang menunggu kapal bisa lebih nyaman, bahkan kalau masih dalam pengerjaan, masyarakat bisa melihat bahwa ada tindakan nyata dari kami, untuk menjaga nama baik dan kenyamanan penumpang,” pungkas Malawat.
Tentang penulis
