Kegiatan bimbingan teknis digitalisasi bantuan sosial, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menilai, digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi langkah penting, untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, sekaligus mengurangi persoalan data penerima yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Hal tersebut disampaikan Bodewin dalam sambutannya, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersyukur, karena dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional, dalam program digitalisasi bansos yang didorong pemerintah pusat.
“Ini menjadi kepercayaan, sekaligus tantangan bagi Kota Ambon. Di tengah keterbatasan yang ada, kita dipercaya masuk dalam kota pilot project digitalisasi bantuan sosial,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, bahwa persoalan utama dalam penyaluran bansos selama ini terletak pada validitas data penerima, yang dinilai belum sepenuhnya akurat.
Akibatnya, masih ditemukan warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara masyarakat yang dianggap mampu masih masuk sebagai penerima manfaat.
“Sering muncul keluhan di masyarakat, karena ada yang merasa berhak tetapi tidak menerima bantuan. Sebaliknya, ada yang kondisi ekonominya sudah baik, tetapi tetap mendapatkan bantuan. Ini terjadi karena proses pendataan masih dipengaruhi subjektivitas,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Bodewin, pemerintah mulai mendorong sistem digital dalam tata kelola bansos, agar proses pendataan lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan membantu pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Sebelum bantuan sosial disalurkan, kita harus memiliki data penerima yang valid sehingga bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin juga memberikan perhatian khusus terhadap peran para agen digitalisasi, yang mayoritas berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru di lingkup Pemkot Ambon.
Ia mengaku optimis, generasi muda aparatur sipil negara mampu menjadi penggerak utama transformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Saya percaya ASN dan CPNS muda memiliki kemampuan, serta semangat untuk mendukung perubahan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Ambon,” katanya.
Selain membahas digitalisasi bansos, Bodewin turut memaparkan kondisi administrasi kependudukan Kota Ambon.
Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai 363.212 jiwa, dengan tingkat perekaman KTP elektronik sebesar 95,32 persen.
Meski demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah, dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
“Ini tantangan yang harus kita jawab bersama. Berbagai upaya jemput bola sudah dilakukan, termasuk ke sekolah dan perguruan tinggi, tetapi kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Bodewin berharap, seluruh peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan dengan serius, sehingga implementasi digitalisasi bansos di Kota Ambon dapat berjalan maksimal.
“Ambon mungkin bukan kota besar, tetapi dalam kualitas pelayanan publik kita harus mampu bersaing, dan menunjukkan kinerja yang baik,” tandasnya.
Tentang penulis
