Kegiatan pertemuan lanjutan program penilaian HAM Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026, yang berlangsung di ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (19/5/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, proses penilaian hak asasi manusia (HAM) terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon wajib dijadikan momentum berharga, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan pembangunan daerah semakin berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Wali Kota dalam sambutannya, saat membuka kegiatan pertemuan lanjutan program penilaian HAM Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026, yang berlangsung di ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, kegiatan penilaian ini tidak boleh dipandang semata sebagai agenda administratif atau proses evaluasi rutin, melainkan harus dimaknai sebagai sarana refleksi diri, untuk meninjau kembali sejauh mana kebijakan yang telah disusun mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Penilaian ini tujuannya bukan untuk sekadar mencari kekurangan atau kesalahan, melainkan agar kita mengetahui secara pasti apa saja yang harus diperbaiki, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ke depannya bisa jauh lebih baik,” kata Wali Kota.
Ia menjelaskan, Pemkot Ambon terus berkomitmen, untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip HAM.
Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, mulai dari peningkatan mutu pelayanan publik, perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyediaan akses pekerjaan yang layak, hingga pemberian perhatian serius bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang rentan.
“Kami menginginkan pembangunan di Kota Ambon benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan tidak memihak satu golongan tertentu,” ujarnya.
Wali Kota juga menyebutkan, kehadiran tim penilai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menjadi dorongan dan motivasi tersendiri bagi Pemkot Ambon, untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh, dalam sistem tata kelola pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bergerak aktif mendukung kelancaran proses penilaian tersebut, utamanya dalam hal penyediaan data yang akurat, lengkap, dan responsif.
Hal ini penting, agar segala capaian yang telah diraih maupun kekurangan yang masih ada dapat teridentifikasi dengan baik, untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Kita semua harus semakin responsif dan aktif bergerak, tidak cukup hanya menjalankan tugas rutin di OPD masing-masing, tetapi juga wajib mendukung pemenuhan kebutuhan data yang diperlukan, dalam proses penilaian HAM ini,” tandasnya.
Tentang penulis
