KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Province Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) menggelar Workshop Contraceptive Technology Update (CTU) bagi tenaga kesehatan bidang pelayanan keluarga berencana. Kegiatan berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, pada Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, dan mengikuti perkembangan teknologi kontrasepsi terbaru.
Tujuannya mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu, mencegah kehamilan berisiko tinggi, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan reproduksi di wilayah Papua Barat Daya.
Ketua Panitia Pelaksana, Sonya Momot, dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk mencapai tiga sasaran utama: meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kemajuan teknologi kontrasepsi, mengasah keterampilan dalam pelayanan khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta menyelaraskan pelayanan dengan program Bangga Kencana dan pembangunan keluarga daerah.
Sebanyak 30 peserta hadir, yang merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya,” ujar Sonya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes P2KB Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, menegaskan bahwa kontrasepsi memegang peran krusial sebagai salah satu pencegahan utama kematian ibu. Ia menyebutkan empat faktor utama penyebab kematian ibu melahirkan, yaitu kemiskinan, penanganan kontrasepsi, sistem rujukan, dan kualitas pelayanan. Penanganan kontrasepsi yang baik, terutama pasca persalinan, berfungsi mengatur jarak kehamilan dan mencegah terjadinya “empat terlalu”- terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan -yang merupakan faktor risiko tinggi morbiditas maupun mortalitas ibu dan bayi.
“Kontrasepsi harus dipandang sebagai cara mengatur, bukan mengakhiri kehamilan. Artinya mengatur jumlah dan jarak kehamilan secara rasional sesuai kebutuhan. Jika tujuannya menunda, pilihannya berbeda dengan jika ingin menjarangkan dan mengakhiri kehamilan. Pemilihan metode harus tepat sasaran,” jelasnya
Ia juga menanggapi keluhan para tenaga kesehatan di lapangan yang mengikuti pelatihan namun sertifikatnya belum diakui secara resmi sehingga tidak bisa digunakan untuk klaim pelayanan ke BPJS.
Melalui kerja sama dengan Poltekkes, pelatihan kali ini menjamin peserta mendapatkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan dan terstandar satu sehat, sehingga pelayanan yang diberikan nantinya dapat diklaimkan.
Dinkes P2KB juga telah menyiapkan tenaga pelatih tingkat lanjut atau Training of Trainer (TOT), salah satunya dr. Yohanes Pemberasa yang telah bersertifikat Kementerian Kesehatan, untuk membina dan melatih tenaga kesehatan lainnya secara berkelanjutan. Tahun ini, target pencapaian tenaga bersertifikat baru sebanyak 10 orang, dan diharapkan tahun depan dapat ditingkatkan hingga mencapai 25 hingga 50 orang
Selain pelatihan teknologi kontrasepsi, Pemprov Papua Barat Daya juga telah mendistribusikan perlengkapan pelayanan kesehatan ke 100 puskesmas dan rutin mengadakan pelatihan keterampilan lain seperti penggunaan USG dasar dan partograf. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyempurnakan 12 indikator pelayanan kesehatan dasar, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga pelayanan lansia, demi menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan yang ada di daerah.
“Kami berkomitmen menyelesaikan persoalan kesehatan dan tenaga kesehatan, demi kemajuan pelayanan di puskesmas. Ini wujud penghargaan kami kepada para bidan dan tenaga kesehatan yang bekerja keras di lapangan,” tegasnya (Mar)
Tentang penulis
