Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifudin. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta, untuk menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku begitu dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah.
Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifudin, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (29/7/2026), sebagai bentuk perhatian terhadap hak para ASN.
Menurut Rofik, TPP merupakan hak yang wajib diterima ASN, sebagai bentuk penghargaan, atas tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan kewajiban tersebut, saat kondisi keuangan daerah mulai membaik.
“Jika transfer dari pemerintah pusat sudah masuk, saya meminta Pemprov Maluku memprioritaskan pembayaran TPP ASN. Itu adalah hak para pegawai, yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Rofik, saat dihubungi di Ambon, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan ini disampaikan Rofik merespons penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Jasmono, yang sebelumnya menyatakan pembayaran TPP ASN belum dapat dilakukan, karena dana di kas daerah belum mencukupi.
Dia menegaskan, pemerintah daerah perlu menempatkan pemenuhan hak ASN, sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan anggaran.
“Keberadaan ASN sangat krusial, karena menjadi garda terdepan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas dia.
Rofik menilai, keterlambatan pembayaran TPP tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi para ASN, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi, serta kinerja aparatur, dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, hak-hak mereka harus menjadi perhatian pemerintah. Saya berharap, begitu dana transfer tersedia, pembayaran TPP langsung menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap, Pemprov Maluku dapat menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran secara tepat, setelah menerima dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, pembayaran TPP ASN dapat segera direalisasikan, tanpa mengesampingkan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Langkah ini penting, agar hak para ASN dapat dipenuhi tepat waktu, sekaligus menjaga semangat aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tandas Rofik.
Tentang penulis
