Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat menjadi pemateri dalam diskusi panel Konferwil III AMSI Maluku, yang berlangsung di SeT Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dituntut tetap menjaga kemitraan dengan media massa, meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menilai, media memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah diketahui masyarakat secara luas.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota, saat menjadi pemateri dalam diskusi panel Konferensi Wilayah (Konferwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku yang berlangsung di SeT Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Energi untuk Maluku: BBM, LPG dan Masa Depan LNG Blok Masela”.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menjelaskan, bahwa efisiensi anggaran membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Sejumlah kegiatan, yang sebelumnya direncanakan dengan cakupan besar harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan prioritas Masyarakat. Meski demikian, penyesuaian tersebut harus disertai komunikasi yang baik, agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah,” kata dia.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak hanya menuntut pemerintah mengatur kembali belanja, tetapi juga memastikan setiap perubahan kebijakan dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Jangan sampai karena efisiensi anggaran, kemudian informasi kepada masyarakat ikut terhenti. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan, dan apa saja kendala yang dihadapi harus tetap diketahui masyarakat,” demikian penekanan Wali Kota.
Ia menilai, media massa mempunyai peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan, warga dapat mengetahui berbagai program yang dilaksanakan, manfaat yang dihasilkan, serta alasan di balik penyesuaian kegiatan akibat keterbatasan anggaran.
Karena itu, Wali Kota mengingatkan pemerintah daerah, agar tidak serta-merta mengurangi perhatian terhadap kemitraan media, ketika melakukan penghematan belanja. Sebab, komunikasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai penjelasan memadai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Masyarakat bisa saja mempertanyakan pengurangan suatu program tanpa mengetahui kondisi keuangan yang mendasari keputusan tersebut.
Wali Kota memberikan gambaran mengenai kemungkinan berkurangnya jumlah bantuan, akibat keterbatasan anggaran. Jika sebelumnya pemerintah mampu menyediakan 1.000 paket bantuan, dalam kondisi keuangan tertentu jumlah tersebut mungkin hanya mencapai 500 paket.
“Dalam situasi seperti itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai penyebab perubahan jumlah bantuan, termasuk kemampuan anggaran dan pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima manfaat,” ujar Wali Kota.
Penjelasan tersebut, menurutnya, dapat disampaikan melalui pemberitaan media sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan, publikasi pemerintah tidak semestinya hanya berfokus pada aktivitas pejabat atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, informasi yang disampaikan harus membantu masyarakat memahami substansi kebijakan, arah pembangunan, dan berbagai persoalan yang memengaruhi pelayanan publik.
Wali Kota juga menyoroti manfaat keterlibatan berbagai media dalam memperluas jangkauan informasi. Dengan adanya pemberitaan melalui sejumlah saluran, informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Ia mencontohkan pemberitaan tentang penanganan kebakaran, termasuk upaya petugas memadamkan api dan langkah pemerintah dalam membantu warga yang terdampak.
“Informasi tersebut penting, agar masyarakat mengetahui respons pemerintah terhadap keadaan darurat, sekaligus memahami bentuk pelayanan yang dilakukan di lapangan,” sebut Wali Kota.
Menurutnya, penyampaian informasi mengenai penanganan persoalan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman publik terhadap pelaksanaan tugas pemerintah.
Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui langkah yang telah dilakukan sekaligus memahami tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan. Meski mendorong kemitraan yang berkelanjutan, Wali Kota menekankan hubungan pemerintah dengan media harus tetap dijalankan secara profesional.
“Kemitraan tersebut perlu mengutamakan kepentingan masyarakat, keterbukaan informasi, dan penyampaian fakta, tanpa mengesampingkan independensi jurnalistik,” tegas dia.
Pemerintah membutuhkan media, untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, sementara masyarakat memerlukan pemberitaan yang akurat dan berimbang, agar dapat memahami kebijakan serta menilai pelaksanaannya.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, lanjutnya, perlu mengelola belanja secara cermat tanpa mengabaikan kebutuhan komunikasi publik. Penghematan harus tetap mempertimbangkan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Wali Kota berharap, kemitraan pemerintah dengan media tetap terjaga, sehingga berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat diketahui masyarakat secara luas.
“Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara terbuka, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan masyarakat memahami perkembangan pembangunan di Kota Ambon,” tandas Wali Kota.
Tentang penulis
