WAISAI, BeritaAktual.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Raja Ampat mengklarifikasi terkait dugaan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) 117 Kampung/Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2021.
Sekretaris DPMK Raja Ampat, Ashar Arfan kepada beritaaktual.co di depan Aula Wayag kantor Bupati Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (10/12/2021) mengatakan, ADD yang bersumber dari APBD kabupaten induk bukan dipotong melainkan pengurangan berdasarkan peraturan bupati Raja Ampat melalui proses.
“Kita (DPMK) tidak asal mengurangi dana tersebut, tetapi melalui BAPPEDA dan BPKD sesuai aturan, kita hanya melakukan penyesuaian dengan dasar hukum, ” terangnya.
Ketika penyesuaian dasar hukumnya ada, kata Asar pendapatan desa otomatis makin berkurang melalui satu sumber dan masuk dalam kategori pendapatan transfer daerah. Dijelaskan, pelaksanaan program Bimbingan teknis (Bimtek) kepala kampung di kabupaten Raja Ampat, yang dilakukan di kota Sorong beberapa waktu lalu sesuai perencanaan dan telah dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
“Pengurangan ADD per kampung 15 juta dan program Bimtek tersebut diikuti oleh 7 orang. Bimtek tersebut ada lima materi. Pertama, Bimtek tentang kewenangan desa, kedua Bimtek manfaat BPJS ketenagakerjaan, dan ketiga Bimtek program jaga desa. Kemudian, yang keempat Bimtek regulasi Perbup nomor 26 tahun 2020 tentang struktur desa terbaru, dan kelima Bimtek sosialisasi Peraturan Menteri desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022,” terangnya.
Dia juga menambahkan, untuk pencairan ADD tahun 2021 ditransfer langsung ke rekening desa bukan di rekening DPMK kabupaten Raja Ampat. “kita ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan, terkait yang lain lain saya tidak tahu. Jadi, kalau pemotongan itu ibaratnya sama saja dengan mengambil tanpa ada dasar, ” tandasnya. [dav]