SORONG,BeritaAktual.co- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan surat tugas kepada bakal calon kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Surat tugas tersebut diserahkan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya Joppie Onesimus Wayangkau mewakili Ketua DPP kepada 22 Bakal Calon Kepala Daerah di Hotel Golden Boutiqe Kemayoran, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/24)
22 Bakal Calon Kepala Daerah diantaranya Musa Lazarus Malagam dan Calon Wakil Bupati Sorong Suprapto menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Menanggapi surat tugas Balon Wabup Sorong yang diterima dirinya, Suprapto menegaskan akan melakukan konsolidasi partai hingga pemetaan partai koalisi yang akan mengusung dirinya dalam pertempuran sengit menduduki kursi 02 Kabupaten Sorong.
“Saya akan segera melaksanakan surat tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, saya akan melakukan konsolidasi partai hingga pemetaan partai koalisi, karena sebagai kader senior, saya akan berbuat yang terbaik bagi partai dan menjalankan amanah jika dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Sorong,” terang Suprapto yang juga merupakan kader PDI Perjuangan kepada media ini, Jumat (5/7/24).
Lebih lanjut, Suprapto menyampaikan bahwa, usai menerima surat tugas itu, dirinya pun berharap, sosok yang akan mendampinginya dalam menduduki kursi kepala daerah yakni sosok yang benar-benar serius berkomitmen bekerja dari hati untuk rakyat.
“Saya berharap sosok yang akan mendampingi nanti ini sosok yang benar-benar serius berkomitmen bekerja dari hati untuk rakyat dan memberikan tugas bagi Wakil Bupati untuk mengembangkan ekonomi di Kabupaten Sorong,” harapnya.
Suprapto mengawali karir politiknya setelah purnatugas sebagai ASN di lingkungan Pemkab Sorong dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Distrik Aimas. Suprapto merupakan Kepala Urusan Permukiman Transmigrasi (KUPT) sejak tahun 1980 di Aimas dan menjabat sebagai Ketua KUD Tani Makmur Kabupaten Sorong hingga saat ini.
Surat tugas ini berlaku selama 14 hari kerja setelah ditandatangani oleh DPP PDIP perjuangan dengan demikian kepala daerah diharapkan membangun konsolidasi dan komunikasi dengan tiga pilar yakni Eksekutif, legislatif dan struktur partai PDI Perjuangan serta parpol lain.
Sehingga pada saat evaluasi, Bacakada dapat meyakinkan PDI Perjuangan bahwa mendapat dukungan partai politik lain dengan menunjukan rekomendasi dalam bentuk SK B1-KWK-PARPOL.(Ary)