Tokoh Perempuan di Maluku, Safitri Malik Soulisa. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Nama Safitri Malik Soulisa dikenal, sebagai salah satu figur perempuan yang menempuh jalur politik di Maluku, melalui ruang yang tidak sederhana, yakni pertemuan antara kemampuan diri, latar belakang keluarga, dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal.
Safitri lahir di Ternate pada 15 September 1977. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berkecimpung di dunia birokrasi, di mana ayahnya menjabat sebagai camat.
Kondisi ini membuatnya terbiasa dengan berbagai pembahasan tentang pemerintahan dan pelayanan publik sejak usia dini. Sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara, Safitri dibesarkan dalam suasana yang melatihnya untuk mandiri, dan bersikap tegas.
Pengalaman aktif di organisasi seperti Pramuka dan Paskibraka turut membentuk karakter disiplin, yang melekat kuat hingga ia dewasa.
Dalam kehidupan pribadi, Safitri bersuamikan Tagop Sudarsono Soulisa, yang sebelumnya dikenal memimpin Buru Selatan selama dua periode sebagai Bupati.
Dari ikatan pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Puput Atika Putri Soulisa, Aris Soulisa, Akmal Soulisa, dan Salsabila Soulisa.
Keluarga ini kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap politik daerah, bahkan sejumlah anaknya mulai menunjukkan peran dan keterlibatan di ruang publik dan kancah politik lokal.
Sebelum terjun ke politik formal, Safitri menjalani peran utama sebagai ibu rumah tangga. Namun perannya perlahan berubah seiring dengan masuknya Safitri ke lingkaran politik yang lebih luas.
Safitri memulai karier politiknya melalui jalur legislatif, dan berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku untuk periode 2014–2019.
Di posisi tersebut, Safitri mempelajari secara langsung bagaimana mekanisme penyusunan kebijakan berjalan, memahami dinamika pengelolaan anggaran, serta mengenali kerumitan berbagai kepentingan yang berinteraksi dalam sistem pemerintahan daerah.
Puncak perjalanan politiknya terjadi pada Juni 2021, saat ia dilantik menduduki jabatan Bupati Buru Selatan. Dengan demikian, Safitri mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama, yang memegang posisi tertinggi di kabupaten tersebut.
Pencapaian ini sekaligus membawa dua sisi pandang publik. Di satu sisi, Safitri dipandang sebagai bukti semakin terbukanya akses dan kesempatan bagi perempuan, untuk berkiprah di panggung politik.
Di sisi lain, muncul pula persepsi bahwa kepemimpinannya merupakan kelanjutan dari pengaruh dan jaringan politik keluarga yang sudah ada sebelumnya.
Menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19 menjadi ujian besar di awal masa jabatannya. Pada situasi tersebut, prioritas pemerintah daerah tertuju pada menjaga stabilitas pelayanan publik, serta menangani dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara luas.
Dalam menjalankan tugasnya, Safitri dikenal menerapkan gaya kepemimpinan yang tenang dan berlandaskan prosedur administratif, serta lebih mengedepankan tanggung jawab jabatan dibandingkan menonjolkan narasi politik.
Di ruang publik, Safitri kerap menjadi sorotan terkait posisi dan peran perempuan dalam politik lokal. Safitri pernah menegaskan pentingnya membangun solidaritas antarperempuan, terutama di tengah persaingan politik yang keras dan penuh tekanan.
Pandangan tersebut merupakan refleksi langsung dari pengalaman, dan perjuangan yang ia lalui sendiri dalam dunia politik.
Di luar aktivitas politik, Safitri menempatkan keluarga sebagai pusat dan prioritas utama kehidupannya. Ia menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, dan memandang lingkungan keluarga sebagai ruang penting, untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik.
Namun demikian, keterlibatan anak-anaknya yang mulai masuk ke ranah publik turut memperkuat diskursus di masyarakat, terutama terkait pola pewarisan dan kesinambungan kekuasaan dalam lingkup keluarga di Buru Selatan.
Kini, Safitri Malik Soulisa berada dalam posisi yang unik dan kompleks. Ia adalah sosok perempuan yang berusaha menavigasi ruang kekuasaan lokal di tengah berbagai dinamika.
Antara harapan masyarakat akan hadirnya perubahan, bayang-bayang citra politik keluarga, serta tuntutan untuk menunjukkan kinerja nyata sebagai kepala daerah.
Meskipun tidak selalu menjadi sorotan utama, peran dan posisinya tetap berada di titik persimpangan yang krusial, menghubungkan antara politik, keluarga, dan legitimasi publik di Kabupaten Buru Selatan.
Tentang penulis
