AMBON, BeritaAktual.co – Provinsi Maluku memiliki potensi besar dan kaya, tetapi masih tetap bertahan di posisi empat provinsi termiskin di Indonesia, dan lebih dari 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan.
“Sama halnya dengan persoalan kualitas pendidikan juga sangat rendah, dan paling bawah dibanding provinsi lain di Indonesia. Ini jadi tamparan bagi kita semua, dan kalau tidak sekarang lalu kapan lagi diperjuangkan,” tegas Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Maluku, Saadiah Uluputty kepada wartawan, di Ambon, Selasa (14/4/2025).
Menurutnya, dengan potensi yang besar ini seharusnya setiap perjuangan yang belum tuntas masih ada waktu untuk ditingkatkan.
Misalnya soal Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan. UU ini atas usulan DPR RI tetapi tak kunjung direalisasi. Kemudian ada juga usulan dari DPD RI. Padahal UU ini sangat penting bagi Maluku sebagai daerah kepulauan.
“Kemarin saat rapat dengan Gubernur Maluku dan Wagub juga dibicarakan untuk kembali diperjuangkan. LIN juga sangat dibutuhkan, pembangunan Ambon New Port dari dua presiden sebelumnya juga tidak jalan. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan bisa masuk dalam Perpres dan Inpres masuk Ambon Integratied Port, atau pelabuhan terintegrasi, dan kita mengharapkan program ini secara sungguh-sungguh, karena Maluku butuh dermaga tipe A atau pun yang diintegrasikan dengan industri perikanan dan lainnya,” kata dia.
Menurut Saadiah, Komisi IV DPR RI juga membahas sejumlah hal strategis. Dimana ada Inpres Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga kementerian juga mengalami efisiensi. Misalnya Kementerian Pertanian dapat pengurangan dana sebesar Rp 10 triliun dari total Rp 57 triliun tahun ini.
“Dan kita tahu dengan dana yang turun ini juga mengganggu beberapa program yang telah diusulkan, baik oleh Pemprov dan DPRD Maluku maupun DPR RI untuk Maluku,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI in.
Pihaknya, lanjut Saadiah, telah menyampaikan beberapa catatan kritis dalam rapat komisi yang berhubungan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), karena ada beberapa program yang tidak ada, akibat kebijakan efisiensi anggaran. Misalnya, DAK pertanian dan perikanan yang sudah diperjuangkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, ada lima daerah yang sudah masuk, untuk mendapatkan DAK akhirnya dibatalkan. Kemudian ada beberapa usulan lain seperti jalan usaha tani, yang dibutuhkan daerah-daerah pertanian dan perkebunan untuk jalan produksi, termasuk perjuangan agar perhatian pemerintah terhadap beberapa komoditi unggulan di Maluku, seperti cengkeh, pala dan kelapa juga menjadi catatan, karena Presiden memberikan perhatian penuh untuk masalah pangan, khususnya beras dan jagung.
“Kami juga memberikan catatan kritis, kenapa hanya beras dan jagung. Padahal komoditi lainnya juga perlu diperhatikan, namun pemerintah menyampaikan program untuk dua tahun pertama ini difokuskan untuk beras dan jagung,” tegas Saadiah.
Tentang penulis
