Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhem Kurnala.
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan berbagai masalah di sektor pendidikan saat melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhem Kurnala menyebut, pengawasan ini menyasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan fokus pada pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di sektor pendidikan.
Ia mengungkapkan, pihaknya menemukan banyaknya masalah krusial yang menjadi perhatian serius, mulai dari tunjangan DPP guru, infrastruktur sekolah yang bermasalah, hingga nasib tenaga honorer dan PPPK yang belum jelas.
“Kami menemukan masih banyak guru honorer yang dirumahkan, dan bahkan ada yang telah lolos PPPK tapi belum mendapatkan SK penempatan. Ini jelas mengganggu kualitas dan kontinuitas pendidikan di daerah,” kata dia kepada wartawan, di Ambon, Rabu (21/5/2025).
Selain itu, Kurnala juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek fisik yang dibiayai oleh DAK dan DAU. Ia mencontohkan, pembangunan pagar hingga gedung sekolah yang tidak sesuai standar, dan belum transparan dalam pelaporannya.
“Kepala Cabang Dinas di kabupaten/kota banyak yang tidak diberi informasi soal proyek yang masuk. Kalau Kacab tidak tahu, siapa yang melakukan fungsi kontrol? Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Kurnala lantas mengkritik banyak pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di Dinas Pendidikan, yang menyebabkan kebingungan soal pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau semua kepala dinas masih Plt dan terus berganti, maka siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran pendidikan tahun 2024,” katanya.
Olehnya itu Komisi IV DPRD Maluku, kata Kurnala, akan menindaklanjuti temuan ini melalui rapat internal, dan membuat analisis menyeluruh atas pengawasan di lapangan.
Kurnala menambahkan, jika DPRD memiliki komitmen untuk memastikan, bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Harapannya ke depan, ada laporan dan capaian yang jelas dari pengawasan ini, demi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah di Provinsi Maluku,” tandas Kurnala.
Tentang penulis
