KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD.) menggelar sosialisasi penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan implementasi Digital E-Signature.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Vega, Senin (7/7/2025) diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pengelola keuangan.
Sosialisasi ini juga bertujuan memastikan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap menerapkan sistem keuangan digital yang aman, cepat, dan efisien.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Yonas ToTa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis yang akan berlanjut secara bertahap.
“Karena merupakan bentuk sinergi nyata antara Dinas Kominfo dan BPKAD. Kita mulai dari proses perekaman tanda tangan elektronik, hari ini baru dilakukan tiga OPD dan akan dilanjutkan ke OPD lainnya. Target kami adalah seluruh OPD, khususnya bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan, Dan dapat segera terdaftar dan menggunakan TTE sesuai surat penunjukan dari kepala OPD masing-masing,” jelas Yonas.
Sementara, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan BPKAD Provinsi Papua Barat Daya, Ariani menyampaikan, digitalisasi dokumen keuangan menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi birokrasi.
“Melalui koordinasi dengan Kominfo, kami akan menginisiasi penerapan TTE dalam proses dokumen keuangan. Sebelumnya, dokumen ini hanya berupa unggahan dari aplikasi PDRI, kini akan terintegrasi ke sistem digital yang lebih aman dan bisa diakses kapanpun, dimanapun,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan sistem ini untuk pengajuan dokumen seperti SPM dan SPT bisa dilakukan secara mobile. Dan Para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang sedang berada di luar daerah tetap dapat melakukan verifikasi dan proses persetujuan tanpa harus bertemu langsung untuk tanda tangan manual.
“Semua berkas digital akan tersimpan aman dan terlindungi, tidak terpengaruh oleh risiko kehilangan fisik akibat bencana atau kelalaian. Dan sistem keamanan yang digunakan sudah memenuhi standar enkripsi tinggi sehingga tidak mudah diretas,” tambahnya.
“Sosialisasi ini merupakan langkah awal dari serangkaian transformasi digital yang sedang dibangun di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antar lembaga, Papua Barat Daya menargetkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan , modern, dan akuntabel,” pungkasnya. (Mar)
Tentang penulis
