AMBON, BeritaAktual.co – Karut marutnya pengelolaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Pemkab Bursel) di bawah kepemimpinan La Hamidi-Gerson Elieser Selsily, disoroti Komisi I DPRD setempat.
Pasalnya, penempatan pejabat yang tidak prosedural, dan belum dilantiknya pejabat eselon II hingga IV menjadi bukti amburadulnya pengelolaan birokrasi.
“Pemerintahan ini nampaknya tidak punya iktikad baik, untuk menata birokrasi. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang bertahun-tahun telah ada hasil seleksinya, bahkan KASN sudah menerbitkan rekomendasi, untuk segera dilantik,” tegas Anggota Komisi I DPRD Bursel, Bernadus Waemese, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (23/7/2025).
Dia menegaskan, pelantikan para pejabat eselon dan pembentukan panitia seleksi Sekda definitif, semestinya masuk skala prioritas 100 hari kerja La Hamidi dan Gerson Elieser Selsily sebagai bupati-wakil bupati Bursel.
Dia menyebut, tonggak utama penataan birokrasi di daerah berjuluk Fuka Bipolo ini berada di tangan bupati.
“Saya katakan bupati ini hanya omon-omon, atau cuma retorika kosong, karena sampai sekarang tidak juga ada tanda-tanda pelantikan pejabat eselon,” sentilnya.
Julukan negatif disematkan kepada Bursel sebagai kabupaten 1000 pelaksana tugas (Plt), lantaran amburadulnya birokrasi. Sebab sudah bertahun-tahun pimpinan OPD mayoritas dipimpin Plt bukan pejabat definitif.
Menurutnya, stempel negatif itu harus segera diakhiri bupati dengan melantik pejabat eselon definitif.
“Andai bupati melantik pejabat eselon, birokrasi akan sehat dan menjadi hadiah ulang tahun kabupaten Buru Selatan ke-17 serta kado yang manis untuk HUT RI 17 Agustus 2025,” kata Waemese.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bursel Ridwan Nyio memastikan, dalam waktu dekat pejabat eselon II akan dilantik.
Nyio mengaku, belum dilantiknya para birokrat eselon II akibat pergantian pejabat Direktur Pengawasan Pengendalian (Wasdal) pada Badan Kepegawaian Negara RI.
Sedangkan untuk kesiapan administrasi, BKD menunggu jabatan pertimbangan teknis melalui Integritas Mutasi (Imut).
Imut merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh BKN untuk mendukung proses mutasi ASN.
Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan mutasi, baik di tingkat instansi pusat maupun daerah.
Dia memastikan semangat Pemkab Bursel membenahi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.
“Semua pihak agar bisa bersabar sebab proses ini memakan waktu. Yang pasti semangat pemerintah daerah tidak pernah surut menata birokrasi di Buru Selatan,” tutup Nyio.
Tentang penulis
